Views: 49
KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Kondisi miskin ekstrem merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti tidak cukup pangan, tidak cukup sandang, tidak tinggal di rumah yang layak, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta kekurangan kebutuhan dasar lainnya. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem harus dilakukan oleh seluruh pihak serta dilakukan secara konvergensi, sinergi dan integrasi.
Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem secara konvergensi, sinergi dan integrasi diperlukan pensasaran target agar program yang dilakukan tepat sasaran
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan menyampaikan bahwa, Pemerintah Indonesia memberikan atensi khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada 2024. Perhatian eksklusif ini sesuai amanat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Yos menyebutkan, untuk data kemiskinan di Kota Pekalongan sendiri di Tahun 2020 sebesar 7,17 persen, di Tahun 2021 naik menjadi 7,59 persen karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian cenderung lesu, dan di Tahun 2022 lalu bisa turun lagi di angka 7 persen.
“Meskipun turun, ternyata dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) masih ada sekitar 25.498 yang merupakan miskin ekstrem,” ucap Yos usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Kegiatan Roadshow Daring Bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, bertempat di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Selasa siang (7/2/2023).
Menurutnya, hal ini perlu diatasi bersama melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekalongan untuk mencari strategi yang tepat. Pihaknya menyebutkan, minimal ada 2 strategi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem ini yaitu dengan meringankan beban warga miskin melalui bantuan sosial (bansos) maupun stimulus-stimulus lainnya seperti penanganan Anak Tidak Sekolah, bantuan perlengkapan dasar siswa kurang mampu, dan harlindung. Disamping itu, strategi kedua adalah bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan skill dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu supaya mereka bisa berpenghasilan.
“Tentu ini menjadi salah satu strategi yang harus dikerjakan oleh semua stakeholder terkait. Harapannya, dengan begitu, mudah-mudahan ekonomi segera membaik, iklim berusaha mendukung, secara mental masyarakat mau berlatih dan berusaha, tidak cepat putus asa dan tidak hanya menggantungkan usaha sektor formal, sehingga mereka diharapkan mampu menjadi individu yang kreatif dan inovatif serta bisa mandiri,” ungkapnya.(sofi)
