Views: 70
PADANG, JAPOS.CO – Dukung ketahanan Pangan di Sumbar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) menggalakkan program menanam cabai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) se-Sumbar .
Gerakan tanam cabai tersebut diluncurkan secara resmi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Pasaman, dan ditandai dengan penanaman 600 batang bibit cabai.
“Gerakan menanam cabai ini sengaja digulirkan untuk mengendalikan inflasi, karena diketahui komoditas ini menjadi faktor penyumbang inflasi,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang, Rabu,(5/10/2022).
Disampaikan Andika, program tanam cabai akan digulirkan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di bawah naungan Kemenkumham Sumbar dengan rincian 23 Lapas atau Rutan, dua Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan satu Rupbasan.
“Target kita adalah menanam cabai di setiap lahan yang tersedia di seluruh UPT Pemasyarakatan se-Sumbar, total luasnya sekitar 1,5 hektare,” ujarnya.
Andika mengatakan gerakan menanam cabai demi mengendalikan inflasi serta ketahanan pangan itu juga menjadi saluran pembinaan bagi narapidana ataupun tahanan.
“Para warga binaan pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan tentunya akan memperoleh kemampuan serta pengetahuan dalam bercocok tanam, sehingga mereka punya bekal ketika keluar nanti,” jelasnya.
Selain di lingkungan penjara, Kakanwil Kemenkumham Sumbar juga mewajibkan seluruh pegawai yang berjumlah 1.600 orang untuk menanam 10 batang cabe di pekarangan rumah masing-masing.
Pada bagian lain, untuk kegiatan di Lapas Terbuka Pasaman dirinya bersama sejumlah kepala divisi di Kemenkumham Sumbar menanam 600 batang cabai.
Bibit tersebut merupakan bantuan dari Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang ditanam di lahan sekitar 2.500 meter persegi.
Ia berharap gerakan menanam cabai tersebut bisa berjalan dengan sukses sehingga mencapai tujuannya untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.
“Program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan sudah dimulai dari 2020 sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, namun untuk komoditas cabai baru dicanangkan hari ini,” katanya.
Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan gubernur serta wakil gubernur supaya mendapat dukungan terhadap program tersebut, terutama dalam hal penyediaan bibit.
“Kami punya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lahan, namun untuk bibit butuh dukungan dari pemerintah provinsi serta pemerintah daerah,” jelasnya. (Dms)
