Views: 49
BANDUNG, JAPOS.CO – Dianggap lumrah bila di setiap anggaran besar pemerintah banyak kepentingan berebut untuk mendapatkannya. Berbagai cara dilakukan anasir-anasir termasuk dengan mengatas namakan penguasa yang diusung. Hal inilah yang kini banyak dibicarakan banyak pihak tentang fenomena “Tim Pakuan” yang disebut-sebut ikut berebut “kue proyek”, khususnya di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Modus operandi yang digunakan adalah dengan berkoordinasi dengan pejabat-pejabat dinas strategis, dan mendapat anggaran terbesar itu.
Sumber Japos.co mengatakan, semua tali kendali diduga ada di tangan Sekretaris Disdik Jabar, Yesa Sarwedi. Yesa diinformasikan menggunakan beberapa “tangan kanannya”. Diantaranya adalah Dede Rudi, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN (Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara). Untuk menentukan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi), biasanya menurunkan stafnya ke sekolah-sekolah agar semuanya kondusif.
“Semuanya itu dilakukan dengan sistematis. Sekdis lah yang memegang kendali. Termasuk berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum – red.) melalui orang-orangnya. Bahkan untuk “bermain” dalam penerimaan siswa baru. Kalau dulu zaman Orde Baru koordinasi atau lobi dilakukan di lapangan golf didampingi cady-cady cantik. Sekarang zaman berubah dengan cara touring menggunakan moge (motor gede – red.),” papar sumber Japos.co melalui ponsel, Kamis (2/6).
Lebih dalam diungkap sumber tersebut, mungkin saja penempatan Dedi Sopandi sebagai Kadisdik tidak terlepas dari konstelasi kepentingan. “Indikator-indikatornya bisa kita analisa kok. Jadi sangat mungkin ada kelompok yang mengatasnamakan Tim Pakuan itu tidak akan membiarkan kue proyek yang begitu besar terhidang di depan mata tapi tidak mencicipinya,” ungkap sumber tersebut.
Sumber lainnya di Disdik Jabar mengatakan bahwa Yesa Sarwedi juga menggunakan mantan pejabat disdik yang sudah pensiun. Mulyana, yang mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian itu berkoordinasi dengan APH. Pensiunan yang hobi mengendarai Harley Davidson itu diinformasikan ikut “bermain” pada pengadaan alat laboratorium SMA menggunakan bendera perusahaan PT.PUD. Mulyana saat dikonfirmasi Japos.co, di masjid Disdik Jabar (20/5) berkilah bahwa seringnya dia muncul di disdik Jabar karena dia masih jadi pengurus Koperasi Pegawai Disdik Jabar.
Seperti diberitakan Japos.co, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Yesa Sarwedi kepada Japos.co, di ruang kerjanya (20/5) mengklarifikasi informasi miring tersebut. Dikatakannya, memang ada yang mengaku “orang gubernur” yang datang kepada saya, tapi saya selalu tanyakan ke pak Kadis kalau pak Kadis mengatakan bukan saya tidak layani. “Banyak yang mengaku orangnya gubernur itu. Tapi saya selalu tanyakan pak Kadis. Pak Kadis katakan bukan saya akan tolak dan tidak melayaninya”, ujar Yesa.
Yesa juga membantah adik iparnya mengerjakan proyek-proyek bersumber dari Dana Bantuan Gubernur Jabar. “Hari itu memang adik ipar saya. Saya melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan Disdik. Memang benar dulu dia sudah mendapatkan SK kepegawaian sebagai ASN tapi dia menolak,” kilahnya.
Mengenai adanya pengusaha bidang komputer yang menemui Pejabat Pembuat Komitmen, Dede Rudi sebelum Lebaran Idul Fitri di Disdik Jabar, Yesa tak menepisnya. Menurut Yesa wajar bila Dede Rudi banyak dicari-cari pengusaha. “Wajar Dede Rudi dicari-cari pengusaha. Pengadaan DAK itu menggunakan E-Katalog”, kata Yesa.
Hasil pemantauan Japos.co saat itu, pengusaha komputer berinisial ED diinformasikan mau menemui Dede Rudi yang saat dia turun dari kendaraan mau ke ruangan Dede Rudi (lantai 2), Dede Rudi masih belum turun dari kendaraannya yang masih di tempat parkir yang sama di kantor Disdik Jabar. Diduga kedatangan pengusaha tersebut untuk “meng-koordinasikan” paket pengadaan komputer/laptop – Perangkat Wireless Router – Perangkat Proyektor – Perangkat Konektor Type C ke HDMI dan VGA salah satu paket proyek pengadaan Dana Alokasi Khusus APBN Tahun Anggaran 2022 untuk TIK dan Media Pendidikan, bernilai Rp. 32 milyar.
Sementara Yesa tidak mengklarifikasi tentang kegiatan Pengembangan dan Penguatan Sekolah Berbasis Digital Smart School senilai Rp. 50 milyar, dan Pengadaan Jenjang SMA senilai Rp. 71 milyar. Kegiatan ini justru saat dia masih sebagai Kepala Bidang SMA Disdik Jabar.
Kadisdik Jabar, Dedi Sopandi pun juga tidak mengklarifikasi surat konfirmasi Harian Jaya Pos dan Japos.co tentang adanya 2 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pengusaha berinisial AR dikerjakan secara ijon.
Sumber Japos.co mengatakan, bila informasi “Tim Pakuan” itu dimaksud adalah Tim Gubernur Ridwan Kamil dan gubernur tidak mengetahuinya tentu sangat berpotensi merusak nama baik Gubernur. “Itu sangat berpotensi merusak nama baik gubernur sekaligus mengganggu kondusifitas jabatannya. Kalau itu yang terjadi tentu saja kita bisa mencurigai orang-orang politiklah yang selalu membuat keruh. Tapi bila dianalisa Gubernur menempatkan pejabat sesuai seleranya, misalnya setidaknya ada 6 orang pejabat eselon 2 di Pemprov Jabar adalah orang luar lingkungan pemprov Jabar, termasuk Kadisdik Jabar Dedi Sopandi yang tadinya pernah jadi anak buahnya saat jadi walikota Bandung. Paling jauh pejabat yang dari Banjarmasin sekarang juga di Gedung Sate”, ungkapnya.
Informasi yang dihimpun Japos.co di lapangan, Kadis Jabar Dedi Sopandi yang mantan Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung itu kini mulai mencontoh Ridwan Kamil dengan menarik 2 pejabat lulusan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri). Kedua pejabat tersebut mengisi posisi eselon 3 di Disdik Jabar.
Seperti diketahui, Provinsi Jawa Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2022 sebesar Rp. 442 Miliar. Untuk SMA sebesar Rp. 222 Miliar dan SMK sebesar Rp. 220 Miliar. Pengadaan barang dengan angka yang fantastis melalui E Katalog diduga akan menjadi bancakan banyak kepentingan di Dinas beranggaran gemuk tersebut.
Sementara temuan Japos.co adanya jaksa dari Kejati Jabar yang menyambangi Dinas Pendidikan Jabar pada tanggal (18/5) dengan tujuan koordinasi sedang dalam penelusuran. Staf dari Bina Program/Bidang SMA Disdik Jabar, Riki yang dalam surat tamu ditulis sebagai orang yang akan ditemui jaksa Kejati Jabar kepada Japos.co (27/5) melelui ponsel beralibi sedang ke Cianjur.
“Tangal 18 saya ke cianjur mengikuti rekon. Saya gak kenal dengan pak Firman”, kilah Riki.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jabar, Sutan Harahap, SH ketika hendak dikonfirmasi (3/6) sedang rapat Persatuan Jaksa Indonesia. “Pak Sutan sedang rapat PJI di lantai 8”, kata staf front office.
Banyak pihak berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera turun untuk melakukan penyelidikan. @lf
