Views: 66
MUKOMUKO,JAPOS.CO– Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mukomuko Bersatu (FMB) menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Mukomuko, Senin (11/4). Aksi unjuk rasa dari Kabupaten Mukomuko ini merupakan solidaritas mendukung demonstran yang tengah berunjuk rasa di Jakarta di hari yang sama.
Usai berorasi, massa FMB menitipkan Piagam Kegagalan untuk Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin kepada Pimpinan DPRD Mukomuko yang menemui massa di teras gedung Wakil Rakyat (DPRD). Selain menyampaikan “Piagam Kegagalan,” massa FMB juga menyampaikan 7 tuntutan. Mereka menginginkan, lembaga DPRD Mukomuko menyampaikan titipan mereka ke DPR dan MPR RI.
“Kami sangat berharap aspirasi kami ini, titipan kami ini betul-betul disampaikan. Nanti kami akan konfirmasi lagi pada Ketua Dewan. Lebih cepat lebih baik,” kata salah satu orator FMB, Junaidi, S.AP menegaskan meminta piagam dan tuntutan disampaikan kepada DPR dan MPR RI.
Sementara, Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE berkomitmen siap menyampaikan titipan-titipan dari Forum Mukomuko Bersatu kepada lembaga yang menjadi tujuan. Yaitu DPR dan MPR RI.
“Ini reaksi dari sosial politik. Ada tuntutan, dan tuntutan sudah kami terima secara tertulis. Komitmen kami akan menyampaikan itu. Karena pokok tuntutan ini mengenai konstitusi, maka kami akan menyampaikannya ke MPR,” sampai Ali.
Yang mana 7 tuntutan yang disampikan Forum Mukomuko Bersatu. Yaitu,1, Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi Negara.
2, Mendesak DPR dan MPR RI tidak melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.3,mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga BBM (bahan bakar minyak) dan menjaga ketersediaan BBM.
4, Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran serta menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
5, Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menurunkan pajak PPN. 6, Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengganti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
7,Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat pihak keamanan dari Polres Mukomuko dan Kodim 0428/MM, serta Satpol-PP. Tampak di lokasi Kapolres Mukomuko, AKBP. Witdiardi, S.IK., MH dan Dandim Letkol. Czi. Rinaldo Rusdy, S.IP turun langsung menemui massa bersama pimpinan dan anggota DPRD Mukomuko.(JPR)
