Views: 83
JAKARTA, JAPOS.CO – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, kabar pengunduran diri Gibran memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses politik tersebut di parlemen.
Usulan HMP itu diterima pimpinan DPR dalam rapat di ruang Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, dan dihadiri perwakilan delapan fraksi partai politik.
Saan mengatakan, penerimaan usulan tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3,” kata Saan.
Ia menjelaskan, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan tiga hak pengawasan kepada DPR, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan lebih lanjut mengenai HMP diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3.
Berdasarkan data yang disampaikan, 120 anggota DPR pengusul berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Pimpinan DPR berencana membawa usulan tersebut ke Sidang Paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah proses itu, muncul kabar Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Lantas, bagaimana nasib usulan HMP jika Gibran benar-benar berhenti dari jabatan Wakil Presiden?
Pakar Hukum: Pengunduran Diri Harus Diproses MPR
Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (PUSHAN), Oce Madril, mengatakan UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci mekanisme pengunduran diri wakil presiden.
Namun, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur kondisi kekosongan jabatan wakil presiden, baik karena diberhentikan maupun berhenti atas kehendak sendiri.
Menurut Oce, karena wakil presiden merupakan pembantu presiden, surat pengunduran diri dapat disampaikan kepada presiden. Selanjutnya, presiden memberitahukan hal tersebut kepada MPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.
“Dalam hal wakil presiden mengundurkan diri atau berhenti atas kehendak sendiri, maka terjadi kekosongan jabatan wapres. Karena wakil presiden itu adalah pembantunya presiden, maka surat pengunduran diri itu disampaikan kepada presiden,” kata Oce kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).
Oce menegaskan, penyampaian surat pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden. Menurutnya, diperlukan tindakan konstitusional melalui MPR untuk menetapkan pemberhentian tersebut.
“Jadi pengunduran diri wakil presiden dengan menyampaikan surat itu tidak otomatis memberhentikan dia dari jabatan. Perlu tindakan konstitusional dari MPR untuk bersidang dan memberhentikan secara resmi wakil presiden,” ujarnya.
Setelah terjadi kekosongan jabatan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan presiden. Wakil presiden terpilih akan melanjutkan masa jabatan hingga 2029.
HMP Dinilai Tak Relevan Jika Gibran Resmi Berhenti
Terkait kelanjutan HMP, Oce menilai proses tersebut tidak lagi relevan apabila Gibran telah berhenti dan pemberhentiannya ditetapkan secara resmi oleh MPR.
Menurutnya, substansi HMP yang diajukan anggota DPR adalah dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Jika yang bersangkutan sudah tidak menjabat, objek yang hendak diperiksa melalui mekanisme tersebut dinilai telah hilang.
“Kalau wakil presiden sudah mengundurkan diri maka tidak relevan lagi digunakan Hak Menyatakan Pendapat. Karena objeknya sudah hilang. Kan objeknya adalah dugaan wakil presiden tidak memenuhi syarat,” jelas Oce.
Ia menambahkan, apabila Gibran telah berhenti atas kehendak sendiri dan pemberhentiannya sudah ditetapkan MPR, proses pemakzulan tidak lagi diperlukan. Fokus pemerintah dan lembaga negara selanjutnya adalah mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Pakar Hukum Tata Negara: Konstitusi Mengenal Istilah Berhenti
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menggunakan istilah mengundurkan diri, melainkan berhenti dari jabatan presiden atau wakil presiden.
“Dalam terminologi konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mengenal istilah mundur, yang ada itu berhenti,” kata Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).
Castro menilai publik perlu memperoleh penjelasan langsung dari Gibran mengenai keputusan dan alasan di balik rencana berhenti dari jabatannya.
Ia mengingatkan pengalaman Presiden Soeharto pada 1998 yang menyatakan berhenti sebagai presiden.
“Kalau kita belajar dari pengalaman Soeharto 1998, dia tidak bilang mundur kan? Dia bilang berhenti sebagai presiden,” ujarnya.
Castro juga menilai, apabila keputusan tersebut berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran, langkah berhenti dari jabatan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstitusi.
Ia turut mengkritik lambannya DPR memulai proses pemakzulan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Castro, putusan kedua lembaga peradilan tersebut semestinya menjadi dasar bagi partai politik di parlemen untuk memulai proses konstitusional.
“Harusnya memang sejak awal, bahkan sejak putusan MK, teman-teman partai-partai politik ini harusnya sudah mulai proses pemakzulan dong,” katanya.
Castro menilai, apabila Gibran lebih dahulu berhenti sebelum proses pemakzulan berjalan, DPR tidak lagi memiliki persoalan pemberhentian yang harus diproses.
“Kalau kemudian pemakzulan sudah mulai dilakukan, kemudian ujug-ujug Gibran berhenti sebagai wakil presiden, apalagi yang mau dipersoalkan begitu?” ujarnya.
Selain itu, Castro menyoroti perkara Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, perkara tersebut telah kehilangan objek setelah surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa dibatalkan oleh MA.
Ia berpandangan, putusan MA yang berlaku surut atau ex tunc membuat keputusan administrasi tersebut dianggap tidak memiliki keberlakuan sejak awal. Karena itu, PTUN dinilai harus mengacu pada putusan MA dalam memeriksa perkara tersebut.
Anggota DPR: HMP Tetap Harus Berjalan
Berbeda dengan pandangan Oce Madril, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menilai pengunduran diri Gibran tidak seharusnya menghentikan proses HMP.
Menurut Abdullah, HMP merupakan hak konstitusional DPR yang diatur dalam UU MD3. Karena itu, proses tersebut tetap harus berjalan meskipun muncul kabar Gibran akan berhenti dari jabatannya.
“Kalau Gibran mengundurkan diri, menurut saya HMP tetap berjalan. Sebab, HMP ini merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3,” kata Abdullah kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat.
“Hari ini, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP, dan tentunya akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.
Abdullah juga berharap penggunaan HMP menjadi momentum untuk mengembalikan praktik politik yang beretika dan bermartabat dalam kehidupan demokrasi.
Demokrat Tunggu Kesamaan Sikap Antarfraksi
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, memastikan pembicaraan politik mengenai HMP tetap berlangsung meskipun Gibran menempuh jalur hukum melalui PTUN.
Menurut Herman, upaya hukum merupakan hak setiap warga negara. Namun, langkah tersebut tidak otomatis menghentikan pembahasan politik di DPR.
“Semua menjadi hak warga negara. Kalau untuk membela diri kan itu memang hak seluruh warga negara. Tapi saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Herman menyebut usulan HMP belum masuk agenda resmi DPR karena belum ada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadwalkan pembahasannya.
Ia menilai penggunaan HMP membutuhkan kesamaan pandangan antarfraksi mengingat konsekuensi konstitusionalnya cukup besar. Herman juga belum mengungkapkan keputusan akhir Fraksi Demokrat terkait usulan tersebut.
“Untuk hal yang seserius ini kan butuh satu kesamaan cara pandang, kesamaan pendapat. Dan tentu kita harus melihat langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan bersama,” ujarnya.
Herman berharap dinamika politik tersebut tidak mengganggu agenda pembangunan pemerintah. Ia meminta persoalan hukum terkait ijazah Gibran diselesaikan melalui jalur hukum dengan tetap menjaga stabilitas nasional.
PDIP Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Sementara itu, Fraksi PDIP DPR RI telah menyatakan sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dalam persoalan Gibran.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno fraksi pada Rabu (11/11/2026).
Rapat itu dihadiri 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Setelah melakukan pembahasan dan bertukar pandangan, seluruh peserta rapat sepakat membawa persoalan tersebut melalui jalur konstitusi.
“Kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kami tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Utut.
Utut menyebut Fraksi PDIP telah menyiapkan sejumlah poin pertimbangan yang merujuk pada Pasal 77B. Namun, ia belum memastikan waktu penyampaian keputusan tersebut secara resmi kepada pimpinan DPR.
Dengan demikian, kelanjutan usulan HMP terhadap Gibran masih memunculkan perbedaan pandangan. Sebagian pihak menilai proses tersebut tidak lagi relevan jika Gibran resmi berhenti dari jabatan wakil presiden. Namun, pihak lain berpandangan DPR tetap perlu menjalankan hak konstitusionalnya.
Kepastian status Gibran dan keputusan resmi MPR nantinya menjadi faktor penting dalam menentukan arah proses politik dan ketatanegaraan tersebut.(Red/Tirt)
Views: 83
