Views: 66
SAMOSIR, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menertibkan bangunan usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan, tetapi masih menjalankan aktivitas operasional. Kali ini, dua bangunan usaha berupa hotel dan rumah makan kembali dikenai penghentian operasional sementara karena belum menuntaskan proses perizinan.
Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Samosir, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, tim kembali memasang stiker penghentian operasional sebagai bentuk penegasan agar pemilik usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemilik bangunan juga diingatkan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker tanpa izin pemerintah.
Jika pelanggaran kembali terjadi, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas, termasuk penutupan usaha secara permanen.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam penertiban tersebut, di antaranya Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan pemasangan ulang stiker merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi tim terpadu terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi.
Ia meminta pemilik bangunan menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional.
Menurut Rikardo, apabila stiker kembali dicabut atau bangunan tetap beroperasi tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pihaknya akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada aparat berwenang.
“Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang masih mengurus perizinan untuk melaporkan perkembangan proses pengurusan secara berkala.
Laporan tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus memberikan masukan dan solusi guna mempercepat pemenuhan persyaratan.
Pilippi menegaskan, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perizinan. Namun, selama izin belum diterbitkan, operasional usaha tetap harus dihentikan sementara.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.
Ia menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenai penghentian operasional, dua bangunan berupa hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan.
Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya sudah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Selain dua bangunan tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan.
Pemkab Samosir turut memastikan proses penyidikan terhadap bangunan yang belum memiliki PBG tetap berjalan sebagai bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menegaskan, penertiban bukan bertujuan menghambat kegiatan usaha maupun investasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Pemkab Samosir tetap membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi. Namun, seluruh kegiatan usaha harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Dengan penegakan aturan tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(Tarihoran)
Views: 66
