Views: 558
KAMPAR, JAPOS.CO – Pekerjaan proyek fisik dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)tahun 2023, SMP Negeri 2 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menjadi sorotan masyarakat, serta komite sekolah. Pasalnya diwaktu awal perencanaan proyek tersebut kepala sekolah masih melakukan musyawarah bersama untuk membentuk tim sebagai pelaksana untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pembangunan ruang tata usaha dan ruang laboratorium.
Disampaikan dua orang Komite berinisial PN dan LB, setelah realisasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan ruang tersebut yang bersumber dari DAK, musyawarah tersebut tidak di tindaklanjuti lagi dan tinggal kenangan.
PN dan LB menjelaskan, berjalannya proyek pembangunan tersebut,Kepsek SMPN 2 Tapung Hulu diduga tidak transparan selama pelaksanaan pekerjaan baik dengan gambar serta RAB (Rencana Anggaran Belanja).
Kata LB, pihakny tidak ada dilibatkan bahkan tidak ada diberitahukan pelaksanaan proyek kapan terlaksana.
Pantauan Japos.co dilapangan (9/11/23),dalam papan informasi kegiatan pembangunan ruang laboratorium komputer senilai Rp 441.829.000 , nomor MOU ;005/DIKPORA/DAK/SMP/NK/V/2023 dan ruang tata usaha senilai Rp 428.595 .000, nomor MOU;012/DIKPORA/DAK/SMP/NK/V/2023, keduanya bersumber dana alokasi khusus (DAK) melalui APBD kabupaten Kampar.
Dilokasi, salah satu pekerja yang mengaku warga Bangkinang berinisial MJ menyampaikan pembagunan ruang laboratorium dan ruang tata usaha, kepala sekolah diduga melakukan proyek tersebut sendirian.
Bahkan, kata pekerja MJ kedua proyek tersebut di berikan (pemborong)yang diduga masih ikatan keluarga Kepsek sendiri yang dikomandoi (kepala tukang) Rusman tinggal di Bangkinang, sementara warga tempatan diduga hanya mempekerjakan dua orang saja.
Dari informasi yang beredar, pasir, semen serta bahan bangunan dibelanjakan kepsek sendiri ke Pekanbaru. Dan pengakuan pekerja mereka dipekerjakan oleh Kepsek sekaligus upah jasa mereka diperoleh dari kepsek SMPN 2 Tapung Hulu.
Menanggapi hal tersebut, Kepsek UPT SMPN 2 Tapung Hulu Syamsul Erman mengakui dari awal pelaksanaan proyek pembangunan diakomodir sendiri yakni seperti belanja bahan bangunan,cari tukang hingga penggajian para pekerja bangunan tersebut.
“Ya,,,saya sendiri, Kepala sekolah dan Dinas Pendidikan saja, kita dapat bantuan ini dikerjakan oleh kepala sekolah Selaku penanggung jawab anggaran,” ujarnya. (16/11/23).
Kata Syamsul, dari awal proyek yang dikerjakan dengan swakelola pihak komite tidak ada dilibatkan hingga proyek sudah depenising cukup diberitahukan saja.
“Saya sampaikan kepada komite, saya undang ada Pak Silaban ada Pak Nainggolan ada pak triadna rapat kita disitu, disampaikan ada dapat proyek, tukang dari Bangkinang,” terangnya.
Menurut Syamsul, tidak melibatkan komite “Pertanggung jawabannya kepala sekolah, cukup hanya melibatkan guru guru saja untuk pengawasan,” tutupnya.(dh)
