Views: 133
TANGERANG, JAPOS.CO – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 50 tahun 2012, pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dalam proyek penataan Loby Gedung PU dan Fasad yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Proyek senilai miliaran rupiah ini tidak mematuhi persyaratan K3 yang telah diatur dalam undang-undang, Permenaker, dan peraturan terkait.
Hasil dari investigasi Japos.co menunjukkan bahwa sejumlah pekerja dalam proyek tersebut tidak menggunakan perlindungan K3 yang diperlukan, bahkan bekerja dalam kondisi berisiko tinggi tanpa alat pelindung. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan K3 yang telah ditetapkan, dan ada sanksi yang berlaku bagi pelanggaran semacam ini.
Saat dikonfirmasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan melalui Holid Ismail tampak enggan memberikan penjelasan dan menghindari wartawan.
Namun, M Zulhamsyah dari Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi ini dan menuding adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek tersebut.
“Pihak kontraktor harus dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar lembaga terkait, seperti DPRD, Disnaker, dan Inspektorat Kabupaten Tangerang, untuk bertindak tegas dalam mencegah dugaan praktik KKN di masa mendatang,” terang Zulhamsyah.
Ia juga menegaskan lembaganya berkomitmen untuk terus memantau dan menyelidiki lebih lanjut isu ini dengan mematuhi prinsip azas praduga tak bersalah, dengan tujuan mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan.(bung)
