Views: 176
DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Pembangunan penahan tebing (Turap)di Batang Piruko Koto Baru Dharmasrsya yang menelan anggaran milyaran rupiah tahun anggaran 2023 sangat disayangkan, pasalnya pekerjaan tersebut diduga kurang optimal.Hal tersebut diungkapkan warga yang enggan disevutkan namanya, Senin (7/8)
Selain itu, kata warga terlihat penumpukan pasir tidak teratur, pemasangan batu di bahu jalan kurang kuat dan cor tiang turap tidak optimal hingga rawan longsor.
Hal senada juga dikeluhkan warga lain, atas proyek tersebut sangat dirugikan tentang hal ini karena ada dampak dari proyek tersebut, di Koto Baru masyarakat sangat kecewa dengan pekerjaan proyek terlihat tidak optimal, khawatir akan mudah runtuh ke sungai.
“Instansi terkait harus turun ke lokasi, turap itu bisa runtuh. Penimbunan bahu jalan dengan tanah kurang padat,” katanya.
Dari hasil pekerjaan, sangat jelas kualitas pekerjaan kurang mendapat perhatian kontraktor. Bahkan, pekerjaan itu diduga kuat terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),karena dalam tender banyak menui persepsi dengan banget awal dan terealisasi menui berbagai persepsinya.
Sedangkan, jalur lintas sumatera – Jambi tepatnya dibawah jembatan Batang Siat-Piruko di Koto Baru ada pembangunan turap dan tanggul juga bahu jalan itu diperkebunan masyarakat juga didapat informasi tentang kompensasi juga menui persepsi yang bisa merugikan masyarakat setempat menurut laporan warga. tersebut.
“Sebaiknya, penegak hukum melakukan pemeriksaan proyek diduga KKN itu,” pintanya.
Sebelumnya, masyarakat berharap pembangunan turap selesai dengan baik dan tepat waktu karena untuk kepentingan umum. Selama ini, tebing sungai sangat mengkhawatirkan penduduk dan banyak aktivitas penduduk yang berdampingan dengan Sungai terganggu selama oroyek ini berjalan.
Hasil pantauan di lapangan, bahwa pembangunan turap penahan tebing sungai Batang Piruko tersebut sangat penting untuk keselamatan umum dan perlu perhatian instansi terkait. Terlebih sekali Sungai dikelilingi perkampungan penduduk.
Hingga berita ini diturunkan instansi dan pihak terkait belum dapat diminta keterangan.(erman chaniago).
