Views: 44
CIAMIS, JAPOS.CO – Sejumlah persoalan yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di sejumlah daerah, bahkan tak menutup kemungkinan juga di Ciamis. Terutama untuk jalur penerimaan melalui sistem zonasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Ciamis, H. Yana D Putra mengatakan sesuai mekanisme sekolah bisa saja anak tidak diterima di sekolah meski lokasinya dekat. Hal itu karena anak tidak masuk dengan kriteria sekolah. “Kembali ke mekanisme yang ada di sekolah masing-masing. Karena bisa jadi meski bertetangga dengan sekolah tapi tidak masuk kriteria sekolah maka tidak keterima,” katanya saat di SMPN 1 Ciamis usai mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah, Senin (17/7).
Yana pun secara pribadi menegaskan tidak setuju dengan sistem PPDB zonasi saat ini. Ada sejumlah alasan yang membuatnya tidak setuju yang kemudian menjadi banyak persoalan saat ini. “Kalau harus jujur, secara pribadi tidak setuju dengan sistem Zonasi. Alasannya misalkan ada alumni yang sukses, sudah berhasil dan mereka ada di Jakarta, Bandung dan daerah lain. Ada keinginan anaknya disekolahkan di tempat mereka dulu. Hal-hal semacam itu. Sedangkan itu dapat membawa perkembangan bagus untuk sekolah,” tegasnya.
Yana pun menilai penerimaan siswa baru lebih baik kembali ke sistem pasinggrade atau testing. Sehingga penerimaan siswa baru bisa lebih obyektif. “Menggunakan pasinggrade, testing. Jadi memang setiap sistem ada plus minusnya. Tapi saya sebagai orang tua siswa tidak setuju dengan sistem zonasi,” ujarnya.
Penegasan Wabup Ciamis itu sangat beralasan mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengambil langkah tegas terkait temuan kecurangan dalam proses PPDB 2023. Adapun tindakan yang diambil yakni membatalkan peserta yang kedapatan melakukan kecurangan.
Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Kang Emil mengatakan, setidaknya ada 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB Jabar 2023. Pembatalan itu dikarenakan adanya temuan kecurangan seperti pemalsuan data. “Kita sudah batalkan 4791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili,” kata Kang Emil usai meninjau hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMKN 12 Bandung, Senin (17/7).
Kang Emil menegaskan, langkah tersebut diambil untuk memberikan efek jera dan peringatan bahwa dalam pelaksanaan PPDB, harus berjalan dan dilakukan sesuai dengan aturan. “Sebanyak itu kira-kira yang dibatalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai aturan. Jabar insyaallah di sini (SMKN 12 Bandung) sesuai dengan seleksi. PPDB telah selesai dimana dalam proses menuju hari ini, ada jumlah itu yang dibatalkan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya membenarkan, ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaannya itu dilakukan karena berbagai sebab. Namun mayoritas, ketidaksamaan data jadi alasannya. “Jadi dari 4.791 itu ada beberapa penyebab sebagai contoh dokumen KK tidak sesuai, titik koordinat juga, karena nilai rapot dan dokumentasi program penanganan kemiskinan hingga prestasi (tidak sesuai). Jadi ada beberapa penyebab hingga kita menolak 4.791 itu untuk tidak lanjut dalam proses PPDB,” ujarnya.
Wahyu menegaskan, Disdik Jabar telah membentuk tim evaluasi agar dalam pelaksanaan PPDB tahun depan, hal-hal tersebut tidak lagi terulang. “Ini jadi bahan evaluasi kami. Untuk 2024 nanti kita evaluasi dan ini menjadi bagian yang harus kita perbaiki untuk 2024. Kita bentuk tim evaluasi, apa saja bagian apakah sistem atau datanya untuk evaluasi,” pungkasnya. (Mamay)
