Views: 133
SAMOSIR, JAPOS.CO – Pembangunan rabat beton sepanjang 175 meter, lebar 2,5 meter dan ketebalan 20 cm terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, banyak menuai kritikan dan sorotan dari masyarakat desa siopat sosor. Pasalnya pembangunan rabat beton tersebut di danai dari anggaran APBD Kabupaten Samosir pada Tahun Anggaran 2016 sebesar ± Rp. 160.000.000,-. Menurut pengakuan salah seorang tokoh masyarakat yang tidak mau di sebut namanya di desa siopat sosor mengatakan dengan logat bataknya yang khas ” Kami sangat terkejut jika pembangunan rabat beton tanpa ada pembahasan di tingkat desa atau biasa di sebut musrembang desa. Awalnya kami beranggapan bahwa yang membangun rabat beton itu, pemilik rumah dan tanah yang di lalui jalan tersebut. Baru dari abang saya tau bahwa pembangunan rabat beton memakai dana APBD Kabupaten Samosir” ungkap warga kepada JAPOS.CO.
Pembangunan rabat beton di desa siopat sosor sudah lama menjadi buah bibir di masyarakat, bahkan pembangunannya terindikasi ada muatan kepentingan pribadi dan bahkan permasalahan ini sudah pernah di adukan ke Polres Samosir dan kepada Bupati, namun kelihatannya adem adem saja sampai sekarang.
Ketika pembangunan rabat beton yang dimaksud dilaporkan ke Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW) Sumatera Utara pada Maret 2023, langsung mendapat tanggapan yang positif dari ketua ICW Sumut. Menurut Ketua Indonesian Corruption Watch Sumatera Utara, Ir. Rudy Limbong, MT yang merupakan jebolan Teknik Sipil USU, yang telah selesai pengambilan Magister Tekniknya mengatakan,bahwa pengaduan masyarakat langsung ditanggapi dan membentuk team investigasi kelapangan. Setelah selesai melakukan investigasi, ICW Sumut meminta klarifikasi kepada mantan kabid fisik tarukim yang bernama EP, ST., MM ketika proyek tersebut dilaksanakan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebut Rudy.
Terindikasi bahwa pelaksanaan pembangunan rabat beton dimaksud berada disamping rumah PPK yang bersangkutan dan menuju lahan kosong. Bahkan pelaksanaan pembangunan rabat beton tidak merupakan hasil usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Kecamatan dan Kabupaten, akan tetapi hanya usulan pejabat yang bersangkutan demi kepengtingan pribadi.
Yang anehnya lagi, ungkap Ir. Rudy Limbong, MT mengatakan, dalam pertemuan klarifikasi yang di gelar di ruangan kadis lingkungan hidup terungkap setiap proyek pemerintah dimasa itu, bahwa pembangunan infrastruktur jalan rabat beton tidak diperlukan kwalitas, baru sekitar 3 tahun terakhir ini diperhitungkan, kata EP, ST., MM.
Pernyataan ini sangat berbahaya sekali diungkapkan seorang pimpinan OPD dengan pangkat aselon II, berarti bisa dikatakan setiap proyek yang dibangun oleh tarukim samosir tidak memiliki spesifikasi teknis, gambar dll sehingga tidak diperlukan kwalitas pekerjaan. Sebut Rudy
Klarifikasi yang di berikan oleh EP, ST., MM saat ketua ICW Sumut di terima di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, yang saat ini menjabat sebagai Kadis LH hari Rabu, 5 Juli 2023 benar bahwa pada tahun 2016 ada pembangunan proyek rabat beton yang anggarannya sebesar ± 160. Juta bersumber dari dana APBD Kabupaten Samosir, memang saat itu saya dihunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada pelaksanaan proyek tersebut, kami dari tarukim Samosir tidak pernah melaksanakan test kubus beton dan slump untuk mengetahui mutu kekuatan rabat beton yang dikerjakan, yang penting jadidulu pembangunan infrastruktur jalan rabat beton, ungkap EP.
Sebutnya lagi, pembangunan rabat beton ada di dua titik, yang pertama jalan yang sudah ada penduduknya sepanjang 100 meter, maka karna ada dana berlebih, saya bangun lagi jalan rabat beton percis disamping rumah saya menuju kebelakang, tidak jauh dari pembangunan jalan rabat beton yang pertama, terus terang memang belum ada pembangunan rumah sampai sekarang, ini untuk perencanaan jalan kedepan, ungkap EP
Ketika awak media ini meminta tanggapan yang terakhir kepada Ketua ICW Sumut mengatakan, dalam waktu dekat kami dari lembaga ICW akan meminta pendapat dari anggota DPRD Samosir yang membidangi Infrastruktur jalan serta bertemu dengan Bupati Samosir untuk memberikan masukan langsung, agar kedepan tidak terulang kembali pelaksanaan proyek tanpa menilik kwalitas, kata Ketua ICW Sumut. (TIM)
