Views: 111
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Seperti diketahui ruang kerja Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Mukomuko dilakukan penyegelan oleh beberapa oknum dewan yang notabenenya merasa kurang mendapat pelayanan oleh Sekwan, dan juga dengan dalih susah dihubungi dan bahkan dicap tidak becus dalam bekerja. Ini dibuktikan adanya tulisan pada papan penyegelan yang terpaku pada pintu masuk ruang kerja Sekwan Bertuliskan ” sekwan Disegel, tidak becus, ini ruang hantu” sebagai bentuk kekesalan para oknum dewan saat itu.
“Sesuai penugasan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai Sekwan di Kabupaten Mukomuko, pungsi saya sebagai Sekwan akan saya laksanakan meskipun kondisi kantor disegel. Masalah duduk kan bisa dimana saja kata Sekwan H. Ruslan MPd ketika ditemui yang saat itu berada di ruang kerja Kabag keuangan DPRD Kamis, (9/2) saat itu terlihat lagi menandatangani surat yang harus ditanda tangani oleh Sekwan.
Dirinya juga mengatakan,” berkaitan dengan penyelesaian itu, saya sebagai bagian eksekutif sudah melaporkan hal ini ke atasan yaitu pak Sekda, wakil Bupati, dengan asisten II, dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) sebagai lending sektor, tentu saya serahkan pada mereka bagai mana masalah ini untuk diselesaikan.
“Sementara dari pihak DPR sesuai unsur pimpinan sampai hari ini saya belum tahu langkah- langkah apa yang dilakukan. Kalau saya siap- siap saja proses apa yang diminta saya siap menjalani paparnya,” terangnya.
Terkait tindakan yang dilakukan oleh oleh oknum tersebut, ini merupakan nonmatif, tinggal masyarakat saja nantinya yang menilai saya tidak bisa berkomentar, alasan penyegelan itupun bermacam-macam. Untuk sementara saya melihat bisa jadi berupa kekesalan, kami sekwan bekerja maksimal ujar sekwan yang akrab disapa Pak Haji itu.
“Seharusnya ada tindakan Komonikasi,jika dewan Komonikasi saya tidak lancar, fungsi saya disini kan cuma ada tiga, mempasilitasi kegiatan dewan, mengolah administrasi kami selesaikan, mengolah keuangan juga kami selesaikan, kemudian menyiapkan tenaga ahli jika dewan memerlukan seperti yang dilakukan seperti Study banding dan sebagainya, itu tugas saya,” tegas Ruslan.
Sekwan juga mengatakan,” tapi kalau masuk dalam sidang komisi itu diluar kewenangan saya. Karna disitu pungsi dewan sebagai penganggaran dan pengawasan.
Disinggung soal bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah seperti yang sudah disampaikan sekwan.”Untuk sementara pihak pemerintah akan mencari jalan keluarnya. Sembari ini berjalan kita dari sekwan juga perlu juga menjalankan kegiatan- kegiatan rutin, saya laksanakan apa adanya dulu dan tetap profesional,” tandas Ruslan.
Terpisah, Pj Sekda Dr Abdiyanto SH ketika dikonfirmasi melalui sambung telepon seluler nya pada Kamis 9 Februari mengatakan nanti akan kita cari bagaimana selusinya, bagai mana baiknya jalan keluarnya dalam penyelesaian antar dewan dan sekwan. (JPR)
