Views: 87
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bukittinggi membahas Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah atau disebut SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) melakukan gerak cepat, terarah dan terencana.
Ibnu Asis ketua Pansus, membagi 3 pansus, yakni pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Pansus pembahasan Pencabutan Perda nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan serta pansus pembahasan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Ketua Pansus, Ibnu Aziz, bersama Wakil Ketua, Zulhamdi Nova Candra, Sekretaris, H. Syafril Pansus dan Alizarman, Anggota, Herman Syofyan, Arnis Malin Palimo, H. Irman dan Hj. Noni.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi, Ibnu menambahkan, “ketiga pansus bekerja dan memiliki masa tugas selama satu bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai 8 Juli 2022. berdasarkan SK Pimpinan DPRD”.
Khusus pembahasan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, politisi senior PKS Bukittinggi bertekad menuntaskan dalam waktu yang telah ditetapkan,
Raperda tentang Perubahan Perda nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hanya mengatur beberapa hal substansi berkenaan adanya rencana perubahan, yakni Penambahan 2 (dua) SOTK baru seperti Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Peningkatan tipologi Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pengajuan usulan struktur kelompok ahli atau staf ahli. Anggota pansus mengkritisi dan mempertanyakan tentang latar belakang alasan yuridis, filosofis maupun sosiologis terkait pengajuan usulan perubahan perda SOTK. Anggota pansus mempertanyakan kesiapan anggaran, sarana dan prasarana serta SDM ASN yang akan mengisi SOTK baru. (Yet)
