Views: 2
BANDUNG, JAPOS.CO – Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) resmi menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memberikan kemudahan layanan pengiriman barang bagi para hakim yang menjalani mutasi tugas.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bandung, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan yang sama, Mahkamah Agung (MA) RI juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Pos Indonesia.
Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, mengatakan kerja sama ini dilatarbelakangi persoalan yang kerap dihadapi hakim saat mendapat penugasan di daerah lain.
Menurutnya, hakim bertugas di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah kepulauan dan perbatasan. Kondisi tersebut membuat proses pemindahan barang pribadi dan keluarga saat mutasi membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit.
“Pindahan bukan urusan sederhana karena menyita tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” ujar Yanto.
Melalui kerja sama yang berlaku hingga 1 Desember 2028 tersebut, seluruh anggota IKAHI bisa memanfaatkan berbagai layanan Pos Indonesia. Layanan itu meliputi pengiriman kilat, reguler, kargo, hingga logistik.
Pos Indonesia juga menyediakan fasilitas penjemputan barang serta jaminan ganti rugi untuk pengiriman.
Khusus bagi hakim yang menjalani mutasi, terdapat sejumlah fasilitas yang disiapkan, di antaranya:
- Layanan kargo: Pengiriman barang dengan berat 10 hingga 150 kilogram. Tarifnya dapat dibicarakan atau dinegosiasikan.
- Layanan logistik truk: Pengiriman barang secara langsung dari lokasi asal ke tempat tugas baru dengan sistem door-to-door.
- Perlindungan barang: Jaminan perlindungan nilai barang hingga 100 persen melalui fasilitas jaminan tambahan.
- Pembayaran fleksibel: Biaya pengiriman dapat dibayarkan belakangan melalui sistem tagihan berkala.
Yanto menegaskan, kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah IKAHI dalam meningkatkan kesejahteraan hakim, khususnya dalam menghadapi persoalan biaya mutasi.
“Kami juga akan terus berikhtiar agar seluruh biaya pindahan hakim dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Muhamad Iskandar, beserta seluruh jajaran atas terjalinnya kerja sama tersebut.
Ke depan, PP IKAHI bersama Pengurus Daerah akan menyosialisasikan program ini kepada seluruh anggota. Pelaksanaan kerja sama juga akan dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyambut baik kerja sama antara IKAHI dan Pos Indonesia.
Meski demikian, Sunarto mengingatkan agar berbagai fasilitas dan kemudahan yang diterima anggota IKAHI tidak bertentangan dengan kode etik hakim. Ia juga meminta seluruh pihak menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sunarto turut menjelaskan Nota Kesepahaman antara MA dan Pos Indonesia merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya, terutama terkait pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat.
Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023.
Menurut Sunarto, penggunaan surat tercatat selama ini terbukti efektif membantu menekan biaya perkara. Namun, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Setidaknya ada lima hal yang menjadi perhatian MA dalam evaluasi layanan surat tercatat, yaitu:
- Akurasi data alamat dan identitas penerima surat.
- Peningkatan kualitas dan profesionalitas petugas pengiriman.
- Penguatan sistem informasi dan integrasi data.
- Peningkatan koordinasi agar lebih cepat dan responsif.
- Evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan.
Sunarto menegaskan, pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan sidang bukan sekadar persoalan administrasi. Ketepatan penyampaian surat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang sedang menjalani proses hukum.
“Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” tegas Sunarto.(Yara)
Views: 2












