BeritaJawa Barat

Pengusaha Media Arifin Gandawijaya Dieksekusi, Jalani Hukuman 10 Bulan di Lapas Banceuy

×

Pengusaha Media Arifin Gandawijaya Dieksekusi, Jalani Hukuman 10 Bulan di Lapas Banceuy

Sebarkan artikel ini
Kejari Bandung berhasil mengesekusi Arifin Ganda Wijaya ke Lapas Banceuy (16/11/2026)untuk menjani hukuman..(Foto Yara)

Views: 20

BANDUNG, JAPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung akhirnya mengeksekusi pengusaha media Arifin Gandawijaya untuk menjalani hukuman penjara selama 10 bulan. Eksekusi dilakukan pada Senin (16/11/2026) setelah tiga kali upaya sebelumnya tertunda karena kondisi kesehatan terpidana.

Arifin memenuhi panggilan Kejari Bandung pada Senin petang menjelang waktu salat Magrib. Sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, Arifin terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bandung, Alex Akbar, membenarkan pelaksanaan eksekusi tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Alex, eksekusi merupakan kewajiban kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

” Tidak ada yang kebal hukum. Di mata hukum semua sama,” tegas Alex.

Ia mengatakan, Kejari Bandung berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten tanpa membedakan latar belakang, profesi, maupun kedudukan seseorang.

Prinsip tersebut, kata Alex, juga berlaku dalam pelaksanaan eksekusi terhadap setiap terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Bandung, Muhammad Ansari, juga membenarkan bahwa eksekusi Arifin berlangsung lancar.

Ansari menjelaskan, Arifin datang memenuhi panggilan kejaksaan secara kooperatif. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, proses eksekusi kemudian dilaksanakan.

“Kemarin dipanggil, dia datang secara kooperatif, dibawa periksa kesehatan. Alhamdulillah, menjalani eksekusi,” ujar Ansari.

Ia memastikan Arifin selanjutnya ditempatkan di Lapas Kelas IIA Banceuy, Bandung, untuk menjalani pidana penjara selama 10 bulan sesuai putusan pengadilan.

“Ak​​hirnya pelaksanaan eksekusi berjalan lancar dan untuk menjalani hukuman di Lapas Banceuy, sesuai putusan pengadilan,” katanya.

Sebelum akhirnya dieksekusi, Kejari Bandung telah tiga kali berupaya melaksanakan putusan pengadilan terhadap Arifin.

Pada Senin (9/11/2026), Muhammad Ansari mengungkapkan bahwa upaya eksekusi sebelumnya belum terlaksana karena kondisi kesehatan Arifin dinilai belum memungkinkan.

Dalam salah satu upaya tersebut, Arifin bahkan sempat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan sakit.

Tim penasihat hukumnya juga sempat mengajukan permohonan penundaan eksekusi dengan alasan kondisi kesehatan kliennya sedang menurun.

Meski demikian, kejaksaan memastikan tetap akan menjalankan putusan pengadilan setelah kondisi memungkinkan.

“Dalam waktu dekat, jika memungkinkan dilakukan eksekusi, kami akan lakukan eksekusi secepatnya,” kata Ansari seusai sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut akhirnya terealisasi pada 16 November 2026. Arifin datang memenuhi panggilan kejaksaan, menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian dieksekusi ke Lapas Banceuy.

Kasus yang menjerat Arifin berkaitan dengan penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah merupakan dokumen asli.

Berdasarkan siaran pers Kejari Bandung, perkara tersebut berhubungan dengan Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015 mengenai transaksi jual beli tanah seluas 33.000 meter persegi atau sekitar 3,3 hektare di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa para ahli waris almarhum Djedje Adiwira mengetahui dan menyetujui transaksi jual beli tanah milik adat yang tercatat dalam Letter C Persil 207 S.IV Kohir 3261/97.

Tanah tersebut berlokasi di Desa Langensari, yang sebelumnya bernama Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama Adiwiria Emeh.

Kejaksaan menyebut penggunaan surat tersebut mengakibatkan Deni Irwan ST, salah seorang ahli waris almarhum Djedje Adiwiria, bersama ahli waris lainnya mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp20 miliar.

Perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut disebut terjadi pada Desember 2018 di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Kejari Bandung juga menjelaskan bahwa nilai Rp20 miliar merupakan besaran kerugian yang tercantum dalam uraian perkara, bukan denda atau uang pengganti yang dijatuhkan kepada Arifin.

Eksekusi terhadap Arifin dilaksanakan berdasarkan rangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara tersebut sebelumnya diputus Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 613/Pid.B/2025/PN Bdg tertanggal 13 Januari 2026.

Putusan tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 54/PID/2026/PT BDG tertanggal 5 Maret 2026.

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI menerbitkan Putusan Nomor 1017 K/PID/2026 tertanggal 3 Juli 2026 yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan putusan tersebut, Arifin harus menjalani hukuman penjara selama 10 bulan.

Dalam siaran persnya, Kejari Bandung juga mencantumkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-3623/M.2.10/Eku.3/09/2026 tertanggal 4 September 2026 sebagai dasar administratif pelaksanaan eksekusi oleh jaksa.

Meski telah dieksekusi, Arifin diketahui masih menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung.

Permohonan PK tersebut diajukan melalui penasihat hukumnya, Tomson Panjaitan, terhadap Putusan MA Nomor 1017 K/PID/2026.

Sidang permohonan PK sebelumnya telah digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (9/11/2026). Dalam persidangan itu, Arifin hadir secara langsung.

Tim penasihat hukum Arifin mempersoalkan sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya. Di antaranya terkait keberadaan dokumen asli, proses penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015, serta dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Pihak pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan sebelumnya. Namun, seluruh dalil tersebut masih menjadi materi yang harus diperiksa dalam proses PK.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Bandung Alex Akbar menegaskan bahwa pengajuan PK tidak otomatis menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, kejaksaan tetap melaksanakan eksekusi terhadap Arifin meskipun proses Peninjauan Kembali masih berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(Yara)

Views: 20

Tinggalkan Balasan