BeritaDKI

Kongres VII FNPBI Tetapkan Dominggus Oktavianus sebagai Ketua Umum, Dorong Reindustrialisasi Berorientasi Kesejahteraan Buruh

×

Kongres VII FNPBI Tetapkan Dominggus Oktavianus sebagai Ketua Umum, Dorong Reindustrialisasi Berorientasi Kesejahteraan Buruh

Sebarkan artikel ini
Kongres VII FNPBI yang berlangsung di Hotel The Acacia, Jakarta, pada 14–15 November 2026.(Foto Bambang)

Views: 13

JAKARTA, JAPOS.CO – Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menegaskan bahwa agenda reindustrialisasi nasional harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja. Hal tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Kongres VII FNPBI yang berlangsung di Hotel The Acacia, Jakarta, pada 14–15 November 2026.

Mengusung tema “Industrialisasi Nasional Bangkit, Buruh Bahagia”, kongres yang diikuti 120 delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus perumusan sikap FNPBI dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan dan arah pembangunan ekonomi nasional.

Dalam kongres tersebut, FNPBI secara mufakat menetapkan Dominggus Oktavianus sebagai Ketua Umum dan Supriadi Prasetyo, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa bakti 2026–2031.

Agenda pembukaan kongres pada Sabtu (14/11) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Mayjen TNI (Purn) R. Gautama Wiranegara. Pada hari pertama, peserta membahas sejumlah agenda strategis organisasi, mulai dari situasi nasional dan internasional, strategi dan taktik perjuangan, program kerja, hingga penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Memasuki hari kedua, Minggu (15/11), kongres dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk “Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Rancangan Reindustrialisasi Nasional”. Seminar ini menghadirkan Koordinator Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Dr(c). Hendro T. Subiyantoro, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilincing Haryanjas Pasang Kamase, serta perwakilan Komite Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih.

Dalam forum tersebut, FNPBI menyoroti pentingnya memastikan kebijakan reindustrialisasi, termasuk hilirisasi, mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja dan masyarakat. Pertumbuhan industri, menurut FNPBI, perlu diikuti penguatan industri pendukung dalam negeri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan daya beli dan kesejahteraan buruh.

FNPBI juga menilai kesejahteraan pekerja tidak semata-mata ditentukan oleh besaran upah, tetapi harus mencakup kepastian jaminan sosial, akses pendidikan bagi anak buruh, ketersediaan perumahan layak, hingga penguatan koperasi pekerja.

Dalam konteks perlindungan tenaga kerja, kongres turut menekankan pentingnya implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat kepastian hubungan kerja, norma pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan berserikat.

Ketua Umum FNPBI terpilih, Dominggus Oktavianus, menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong perubahan struktur ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Menurut Dominggus, transformasi tersebut perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kalangan buruh, agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

“Presiden Prabowo sedang melakukan perubahan struktur ekonomi Indonesia agar menjadi lebih produktif. Artinya, akan semakin banyak nilai tambah yang dihasilkan dari struktur ekonomi yang produktif tersebut. Seiring dengan itu, kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian pemerintah,” ujar Dominggus.

Ia menambahkan, keberhasilan agenda transformasi ekonomi nasional sangat bergantung pada keterlibatan rakyat dalam mengawal perubahan tersebut.

“Karena itu kita harus berada di barisan Pak Prabowo untuk menghentikan praktik ekonomi serakah yang selama puluhan tahun dimapankan,” tegasnya.

Kongres VII FNPBI ditutup dengan kehadiran sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin, Wakil Menteri Sosial sekaligus Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono, serta Sekjen Partai PRIMA Mayjen TNI (Purn) R. Gautama Wiranegara.

Dalam sambutan penutupan, Agus Jabo Priyono menekankan bahwa perjuangan organisasi buruh harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk upah layak dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja serta petani.

Ia mengingatkan agar semangat perjuangan serikat buruh tidak berhenti pada upaya melawan ketidakadilan, tetapi juga diwujudkan melalui agenda konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menyampaikan komitmen Kementerian HAM untuk mengawal penerapan standar hak asasi manusia dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Konsolidasi tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan organisasi buruh, tani, mahasiswa, dan elemen gerakan masyarakat. Di antaranya Ketua Dewan Buruh Nasional KPBI Jumisih, Ketua Umum KASBI Sunarno, Sekjen GSBI Yanti Siahaan, Ketua FSP IBUF Frans Gultom, Ketua SP Pupuk Kujang Rahadian Adha, Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Ketua Umum Serikat Tani Nasional Ahmad Rifai, Ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Andi maruli panjaitan, serta sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil.

Melalui kepengurusan periode 2026–2031, FNPBI menyatakan akan memperkuat konsolidasi organisasi, membangun dialog tripartit yang konstruktif bersama pemerintah dan dunia usaha, serta mengawal pelaksanaan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan.

FNPBI menegaskan bahwa keberhasilan reindustrialisasi nasional tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Lebih dari itu, transformasi industri harus mampu menghadirkan kepastian kerja, perlindungan hak-hak dasar pekerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh secara nyata.(Red)

Views: 13

Tinggalkan Balasan