Views: 17
MOJOKERTO, JAPOS.CO – Polemik keberadaan menara Base Transceiver Station (BTS) di Dusun Ndaleman, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, kembali memanas. Perselisihan antara warga terdampak dengan pemilik lahan dan PT Centratama Menara Indonesia belum menemukan titik temu, menyusul perbedaan pandangan terkait besaran kompensasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi menara.
Pemilik lahan bersama PT Centratama Menara Indonesia disebut masih bertahan pada tawaran kompensasi sebesar Rp30 juta untuk warga terdampak. Namun, tawaran tersebut secara tegas ditolak warga karena dinilai tidak sebanding dengan dampak maupun risiko keberadaan menara BTS terhadap lingkungan permukiman mereka.
Warga menegaskan, tuntutan kompensasi yang mereka ajukan bukan tanpa dasar. Mereka menginginkan nilai kompensasi dikembalikan seperti yang pernah diberikan pada masa sewa periode kedua, yakni tahun 2016–2026, dengan nominal sebesar Rp85 juta untuk 47 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tiga RT.
Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata tentang besaran uang yang diterima. Mereka mempertanyakan dasar penentuan kompensasi Rp30 juta, sementara jumlah warga terdampak dan konsekuensi keberadaan menara di tengah permukiman dinilai tidak mendapatkan pertimbangan yang memadai.
“Buat apa uang segitu, ya kita tolak saja. Mereka tidak berpikir dampak dan risikonya kepada warga di sekitar menara. Kita buat penolakan saja dan kita pasang spanduk sebagai bentuk protes kita,” ungkap salah seorang warga, Senin (16/11/2026).
Penolakan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan menara BTS tidak bisa diselesaikan hanya dengan menawarkan sejumlah uang tanpa adanya kesepakatan yang dapat diterima masyarakat terdampak.
Warga berharap pemilik lahan dan pihak perusahaan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat, terlebih keberadaan menara tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan warga di kawasan permukiman.
Sementara itu, Ketua Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), Tri Ngesti Budi Santoso, saat dikonfirmasi terkait perselisihan antara warga, pemilik lahan, dan PT Centratama Menara Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya telah menempuh langkah hukum melalui pengiriman surat somasi kepada kedua pihak.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan dalam somasi berakhir, menurut Budi Santoso, belum ada jawaban maupun tanggapan resmi dari pemilik lahan dan pihak perusahaan.
“Somasi sudah kami layangkan kepada pemilik lahan dan PT Centratama Menara Indonesia. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak ada jawaban. Karena itu, kami akan melanjutkan persoalan ini melalui jalur pengaduan resmi kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif,” ujarnya.
PEKAT-IB selanjutnya berencana menyampaikan laporan resmi kepada Bupati Mojokerto, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto, serta DPRD Kabupaten Mojokerto.
Langkah tersebut ditempuh agar pemerintah daerah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap aspek perizinan serta administrasi keberadaan menara BTS tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Selain itu, PEKAT-IB berharap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan warga terdampak, pemilik lahan, hingga manajemen PT Centratama Menara Indonesia.
Menurutnya, RDP menjadi ruang penting untuk mempertemukan kepentingan seluruh pihak sekaligus mencari penyelesaian yang transparan dan tidak merugikan masyarakat.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Sebab, keberadaan infrastruktur telekomunikasi semestinya tidak hanya memperhatikan kepentingan bisnis dan kelancaran jaringan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial serta aspirasi warga yang berada di lingkungan sekitarnya.
Kini, warga masih menunggu itikad baik dari pemilik lahan dan pihak perusahaan untuk membuka ruang dialog. Di sisi lain, langkah pengaduan kepada pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi tahapan berikutnya dalam memperjuangkan tuntutan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah persoalan ini akan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak, atau justru terus berlarut-larut tanpa kepastian?
Warga berharap pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak tinggal diam dan segera turun tangan memfasilitasi penyelesaian polemik tersebut, sehingga hak dan aspirasi masyarakat terdampak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.(Tok)
Views: 17












