Views: 38
BELITUNG, JAPOS.CO – Rencana beroperasinya tambang timah di Laut Olivir, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih memicu pro dan kontra yang tajam di kalangan masyarakat. Warga pesisir kini menunggu keputusan tegas dari Pemerintah Pusat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menghindari konflik horizontal.
Laut Olivir selama ini dikenal sebagai wilayah tangkap utama bagi nelayan tradisional Belitung Timur dan sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata serta zona nol tambang melalui Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) hingga tahun 2040. Namun, wacana revisi RZWP3K yang dapat membuka kembali zona tambang di laut ini membuat masyarakat pesisir merasa resah.
Penolakan keras datang dari para nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Belitung Timur, dan enam desa pesisir, yaitu Desa Padang, Lalang, Baru, Selinsing, Gantung, dan Buku Limau. Mereka menegaskan status zona nol tambang harus dipertahankan.
“Kami menolak seluruh aktivitas pertambangan di Laut Olivir. Ini adalah ruang hidup dan wilayah tangkap kami sejak ratusan tahun lalu,” kata salah satu nelayan setempat.
Nilai potensi perikanan di Laut Olivir yang berkelanjutan diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar per tahun dari hasil cumi, rajungan, dan ikan karang, menjadi tulang punggung kehidupan ribuan nelayan.
Nelayan khawatir tambang timah hanya memberikan pemasukan sekali habis sekitar Rp500 juta, sementara kerusakan dan biaya reklamasi laut bisa mencapai Rp1 miliar dengan efek kerusakan padang lamun hingga satu hektare setiap hari. Kerusakan terumbu karang, abrasi pesisir, dan sedimentasi pasir pantai menjadi ancaman serius.
Penolakan mereka juga berlandaskan hukum, seperti Perda No. 3 Tahun 2020, Perpres 17 Tahun 2024 yang menetapkan Olivir sebagai Kawasan Terpadu Pariwisata Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 yang melarang izin tambang yang tidak sesuai RZWP3K.
Di sisi lain, sebagian warga menilai tambang timah, baik di darat maupun laut, masih menjadi sumber ekonomi penting dan lapangan kerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan ongkos melaut yang mahal. Para penambang kecil menginginkan kepastian hukum dan pengawasan ketat, bukan pembiaran aktivitas tambang ilegal yang semakin marak, termasuk pungutan liar yang membebani mereka.
Ir. Darmansyah Husien, mantan Bupati dan putra kelahiran Desa Gantung, meminta Pemerintah Pusat dan Kementerian ESDM segera memberikan kepastian hukum. Apakah Laut Olivir akan tetap sebagai zona nol tambang sesuai Perda yang berlaku, atau dibuka kembali dengan izin resmi yang transparan, ramah lingkungan, dan berpihak pada nelayan.
“Jangan biarkan statusnya abu-abu. Kalau dilarang, tertibkan semua secara total. Kalau diizinkan, atur dengan jelas supaya nelayan dan penambang kecil tidak menjadi korban,” ujarnya Selasa (17/11/2026).
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu keputusan final agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. (Yustami)
Views: 38












