Views: 7
MEDAN, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus memperkuat pelayanan publik, termasuk bagi masyarakat terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan serta pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Langkah ini sejalan dengan semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7 yang mengutamakan ketulusan dalam melayani, kecepatan merespons, dan integritas aparatur pemerintah.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan MPP Deli Serdang telah menyediakan 29 tenant dengan total 129 jenis layanan sejak mulai beroperasi pada akhir Januari 2026.
Menurutnya, Pemkab Deli Serdang terus melakukan inovasi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait layanan yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Asri Ludin usai menghadiri pertemuan bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, dalam kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Asri Ludin mengatakan pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan bertukar pengalaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama saat menghadapi kondisi darurat dan pascabencana.
Sebelumnya, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian utama dalam penanganan pascabencana.
Menurutnya, bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat serta akses terhadap layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana,” kata Purwadi.
Ia menegaskan pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki gedung dan fasilitas yang rusak. Layanan yang paling dibutuhkan masyarakat juga harus segera kembali beroperasi.
Purwadi juga meminta aparatur pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Semangat GNPP 24/7, kata dia, harus diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari dan tidak berhenti sebagai slogan.
Ia menilai pola pelayanan pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Salah satu caranya melalui sistem jemput bola, khususnya bagi warga yang berada di wilayah terisolasi maupun lokasi pengungsian.
Selain itu, Purwadi berharap MPP benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi.
Keberhasilan MPP, menurutnya, harus dilihat dari kemudahan akses, kecepatan proses pelayanan, serta berkurangnya kebutuhan masyarakat untuk mendatangi banyak kantor pemerintahan.
Purwadi juga menyampaikan rencananya mengunjungi MPP Deli Serdang untuk melihat langsung kondisi dan pelaksanaan pelayanannya.
“Besok, saya akan ke Deli Serdang untuk melihat kondisi MPP. Deli Serdang masuk dalam tiga daerah baru di Sumut yang telah memiliki MPP. Saya berharap daerah lain yang belum memiliki MPP bisa segera mengikuti jejak ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebutkan saat ini sudah ada 11 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki MPP, termasuk Kabupaten Deli Serdang.
Bobby mendorong pemerintah daerah yang telah memiliki MPP untuk terus menambah jenis layanan. Dengan begitu, keberadaan MPP dapat memberikan manfaat lebih besar dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan.(Rd)
Views: 7
