Views: 49
KALIMANTAN, JAPOS.CO – Indonesia Millennials Center (IMC) Wilayah Kalimantan Barat mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat. Organisasi tersebut juga meminta dugaan praktik pungutan liar (pungli), penyalahgunaan kewenangan, serta penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kalimantan Barat diusut.
Direktur Wilayah IMC Kalbar, Hernandes, menilai persoalan pertambangan rakyat atau yang dikenal dengan aktivitas dompeng tidak bisa diselesaikan hanya melalui razia dan penindakan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka akses perizinan yang jelas, mudah, dan terjangkau agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum.
Hernandes mengatakan, kekayaan sumber daya alam Kalimantan Barat seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama warga pedesaan yang menjadikan pertambangan rakyat sebagai sumber penghasilan.
“Praktik intervensi dan dugaan pungutan liar akan terus berulang selama negara tidak hadir menyediakan jalur legalitas dan perizinan yang mudah diakses oleh masyarakat lokal. Tanpa kepastian hukum, rakyat dipaksa bekerja di ruang abu-abu yang membuat mereka rentan dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan menjadi sasaran pemerasan. Negara tidak boleh hanya hadir melalui razia, tetapi harus hadir memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Hernandes.
IMC Kalbar menilai penertiban aktivitas pertambangan memang menjadi kewenangan negara. Namun, pelaksanaannya harus sesuai aturan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan intimidasi maupun pungutan ilegal.
Menurut IMC, penambang rakyat bukan musuh negara. Mereka merupakan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan perekonomian di daerah.
Karena itu, pemerintah diminta membedakan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari pertambangan dengan pemodal besar maupun pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari praktik ilegal.
IMC juga menilai penyelesaian persoalan tambang rakyat harus menyentuh akar masalah, terutama keterbatasan akses legalitas dan lemahnya tata kelola pertambangan.
Selain persoalan pertambangan, IMC Kalbar turut menyoroti dugaan penimbunan dan monopoli distribusi BBM jenis solar oleh sejumlah pemodal besar di tingkat kecamatan.
Jika terbukti, praktik tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi daerah.
Dampaknya disebut dirasakan sopir angkutan umum, pengusaha ekspedisi, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang membutuhkan solar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Masyarakat bahkan harus menghadapi kelangkaan, antrean panjang, hingga membeli BBM melalui jalur tidak resmi dengan harga lebih tinggi.
IMC menilai kondisi tersebut ironis karena masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat dugaan penyalahgunaan distribusi.
IMC Kalbar menegaskan persoalan tambang rakyat dan distribusi solar berkaitan dengan lemahnya pengawasan, ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama dan memperoleh keuntungan dari praktik ilegal.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga didesak membongkar dugaan rantai pungutan liar, menyelidiki keterlibatan oknum, serta menindak tegas praktik penimbunan BBM apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Di sisi lain, pemerintah diminta membuka akses legalitas pertambangan rakyat melalui mekanisme perizinan yang transparan, sederhana, dan terjangkau.
Bagi IMC Kalbar, penegakan hukum tidak boleh hanya diukur dari banyaknya razia dan penertiban. Negara harus memastikan hukum diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
IMC juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, serta manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kedaulatan atas kekayaan alam tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pemodal dan kelompok berkepentingan. Rakyat Kalimantan Barat berhak mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan yang setara untuk menikmati kekayaan alam di tanahnya sendiri,” demikian sikap IMC Wilayah Kalimantan Barat.(Red)
Views: 49
