Views: 48
MAKASSAR, JAPOS.CO – Sengketa tanah seluas 7.200 meter persegi atau 72 are di Jalan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Gugatan tersebut diajukan ahli waris Abd. Jabar Krg Kilo dan terdaftar dengan Nomor Perkara 543/Pdt.G/2026/PN Mks. Penggugat mengklaim tanah yang disengketakan merupakan warisan dari almarhum Abu Sele alias Abu Krg Sele.
Dalam gugatannya, ahli waris menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum terkait berdirinya sejumlah bangunan di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan keluarga.
Pihak yang digugat adalah Lapas Gunung Sari Kelas I A sebagai Tergugat I dan Kemenkumham Imigrasi sebagai Tergugat II. Sementara itu, BPN Kota Makassar ditempatkan sebagai Turut Tergugat III.
Perkara ini didampingi kuasa hukum penggugat, Pontianus Apa Rume Krowin, S.H., M.H.
Pihak penggugat menyebut memiliki dasar dokumen untuk mengklaim kepemilikan tanah seluas 72 are tersebut.
Salah satu dokumen yang dijadikan dasar adalah Buku F/C1 atas nama Abu Sele, Persil 8 SII Kohir 319 CI.
Selain itu, penggugat juga mengantongi Surat Keterangan Lurah Gunung Sari Nomor 01/517/593/57/2007 tertanggal 4 Juli 2007. Surat tersebut ditandatangani Lurah Gunung Sari saat itu, Drs. M. Yasin.
Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Buku C, tanah Persil 8 SII Kohir 319 CI tercatat atas nama Abu Sele di wilayah Kampung Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar.
Atas dasar dokumen itu, para ahli waris menyatakan memiliki hak atas tanah yang kini menjadi objek sengketa.
Selain status kepemilikan, penggugat juga mempersoalkan sejumlah bangunan yang disebut berdiri di atas lahan sengketa.
Bangunan tersebut meliputi rumah dinas, tempat pencucian mobil, rumah makan Sari Laut, serta beberapa bangunan lainnya.
Penggugat turut mempertanyakan klaim pihak Lapas yang menyebut lahan tersebut masuk dalam kawasan Hak Guna Bangunan (HGB).
Abd. Jabar Krg Kilo menegaskan, lokasi tanah yang diklaim sebagai warisan keluarganya berada di luar pagar Lapas.
“Tanah ini tanah warisan kakek kami, Abu Sele. Sudah tercatat di Buku F/C1 Persil 8 dan disahkan Lurah Gunung Sari tahun 2007. Luasnya 72 are. Namun, di atasnya sudah berdiri rumah dinas, tempat cuci mobil hingga rumah makan,” ujarnya.
Ia berharap persoalan batas lahan dan status kepemilikan tanah dapat diperjelas melalui pembuktian dalam persidangan.
Ahli waris juga meminta BPN Kota Makassar membuka dokumen pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Permintaan tersebut ditujukan kepada BPN sebagai Turut Tergugat III agar memberikan keterangan secara profesional, netral, dan transparan.
Dokumen yang diminta diperlihatkan antara lain peta blok, peta bidang, serta data Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Menurut penggugat, keterbukaan dokumen diperlukan untuk memastikan batas HGB yang diklaim pihak Lapas sekaligus mengetahui posisi tanah Persil 8 Kohir 319 CI seluas 72 are.
“Kami tidak meminta BPN memihak kepada kami. Kami hanya meminta BPN profesional dan terbuka sesuai peta blok yang dikeluarkan sendiri oleh BPN,” kata Abd. Jabar.
“Buka petanya, tunjukkan batas HGB Lapas sampai di mana dan tunjukkan posisi tanah Persil 8 Kohir 319 CI seluas 72 are milik kami. Kebenaran harus terlihat dari data dan peta yang sebenarnya,” lanjutnya.
Ahli waris berharap dokumen dan keterangan resmi BPN dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.
Dalam petitum gugatan, ahli waris mengajukan enam tuntutan kepada majelis hakim PN Makassar.
Pertama, meminta hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Kedua, meminta tanah seluas 72 are di Jalan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, yang tercatat sebagai Persil 8 Kohir 319 CI atas nama Abu Sele, dinyatakan sebagai hak penggugat selaku ahli waris yang sah.
Ketiga, meminta HGB yang diklaim Tergugat I dinyatakan tidak berlaku terhadap objek tanah yang disengketakan.
Keempat, meminta para tergugat menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di atas lahan tersebut.
Kelima, meminta para tergugat mengosongkan tanah dan menyerahkannya kembali kepada penggugat dalam keadaan kosong.
Keenam, meminta BPN Kota Makassar membuka peta blok, peta bidang, serta data HGB terkait objek sengketa dalam persidangan.
Hingga berita ini ditulis, pihak Lapas Gunung Sari, Kemenkumham Imigrasi, dan BPN Kota Makassar belum berhasil dimintai tanggapan terkait gugatan tersebut.
Perlu ditegaskan, seluruh klaim kepemilikan dan dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini masih merupakan dalil pihak penggugat yang harus dibuktikan di persidangan.
Penentuan status kepemilikan tanah serta terbukti atau tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PN Makassar.(hk)
Views: 48
