Views: 44
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD telah dilakukan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan. Adapun penyesuaian anggaran menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, kepada wartawan, Kamis (12/11/2026), di Pamatang Raya, Sumatera Utara.
Penjelasan itu disampaikan menyusul rencana DPRD Simalungun menggelar kembali rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait kelanjutan pembahasan Ranperda APBD 2027.
Mixnon menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati dan ditandatangani Bupati bersama pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.
Dalam kesepakatan awal tersebut, postur RAPBD 2027 diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun, dengan asumsi besaran Transfer ke Daerah (TKD) mengacu pada APBD 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemkab Simalungun kemudian menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026.
“Ranperda disampaikan pada 4 September karena sesuai ketentuan harus disampaikan paling lambat minggu kedua September. Pembahasan hingga persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah juga memiliki batas waktu sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya,” jelas Mixnon.
Ia menyebutkan, ketentuan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Dengan demikian, pembahasan dan persetujuan bersama APBD 2027 diharapkan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026.
Namun, dalam perjalanan pembahasan, Pemkab Simalungun menerima surat dari Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026 mengenai penetapan besaran TKD untuk tahun anggaran 2027.
Berdasarkan pemberitahuan tersebut, alokasi TKD yang diterima Pemkab Simalungun hanya sekitar Rp1,8 triliun. Jumlah itu berkurang lebih dari Rp88,4 miliar dibandingkan alokasi TKD tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027.
Mixnon menerangkan, dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati Simalungun pada rapat paripurna DPRD, 10 November 2026, postur anggaran yang disampaikan masih mengacu pada Ranperda APBD sebelum penyesuaian akibat pengurangan TKD.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga telah menyampaikan perlunya penyesuaian anggaran menyusul berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Di sinilah tahapan pembahasan selanjutnya harus berjalan. Melalui nota jawaban masing-masing fraksi terhadap nota pengantar keuangan Bupati, persoalan pengurangan TKD ini dapat ditanggapi dan dibahas lebih lanjut bersama DPRD,” ungkapnya.
Menurut Mixnon, karena Ranperda APBD telah disampaikan berdasarkan KUA-PPAS yang sebelumnya disepakati bersama, perubahan terhadap kesepakatan tersebut juga harus dilakukan melalui kesepakatan bersama.
“Kenapa kami tidak langsung melakukan penyesuaian ketika mengetahui adanya pengurangan TKD? Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jika kesepakatan itu harus diubah, tentu harus melalui kesepakatan kembali. Itu yang kami sampaikan. Jadi, tidak ada tahapan yang kami langgar,” tegasnya.
Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat segera melanjutkan pembahasan, sehingga penyesuaian anggaran akibat pengurangan TKD dapat diselesaikan tanpa menghambat penetapan APBD 2027.
Sementara itu, Kepala BPKPD Simalungun, Simson Tambunan, menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS maupun Ranperda APBD 2027 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan.
“Kami berharap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga persetujuan bersama dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Dengan berkurangnya alokasi TKD lebih dari Rp88,4 miliar, penyesuaian postur APBD 2027 menjadi salah satu agenda penting yang perlu segera diselesaikan Pemkab Simalungun bersama DPRD agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (Rd)
Views: 44
