Views: 139
JAKARTA, JAPOS.CO – Sikap Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur II, Dr. Horale Tua Simanullang, S.Pd., M.M., menjadi sorotan. Pasalnya, berkali-kali dikonfirmasi wartawan terkait sejumlah persoalan pendidikan di wilayah kerjanya, termasuk dugaan persoalan pengelolaan anggaran di SDN Cipayung 02, hingga kini belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp ke nomor telepon yang selama ini digunakan untuk berkomunikasi. Namun, berdasarkan dokumentasi wartawan, sejumlah pesan yang dikirimkan belum memperoleh jawaban ataupun penjelasan resmi dari yang bersangkutan.
Sikap tidak merespons tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan dan komitmen pelayanan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur II.
Padahal, persoalan pendidikan bukan perkara kecil. Pengelolaan anggaran pendidikan, penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang mencakup BOS dan BOP, pengadaan sarana dan prasarana, hingga pengawasan kegiatan sekolah merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan di wilayahnya, Horale Tua Simanullang semestinya memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dipertanyakan masyarakat melalui media.
Jika terdapat kekeliruan dalam informasi, pejabat bersangkutan memiliki kesempatan untuk meluruskan. Jika terdapat dugaan penyimpangan, penjelasan terbuka justru diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Perlu dipahami, tugas wartawan bukan mencari-cari kesalahan pejabat, melainkan menjalankan fungsi jurnalistik untuk menyampaikan informasi, melakukan pengawasan, serta memperjuangkan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Karena itu, pejabat publik sepatutnya tidak memandang kritik maupun konfirmasi wartawan sebagai ancaman. Sebaliknya, pertanyaan media harus menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam konteks keterbukaan informasi dan pelayanan publik, terdapat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi perhatian pejabat terkait.
Pasal 28F UUD 1945. Menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mewajibkan badan publik menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasi mudah diakses.
Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008. Mengatur mekanisme permohonan informasi publik. Badan publik wajib mencatat permohonan dan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai ketentuan undang-undang.
Pasal 15 huruf g dan h UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait serta memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari kewajiban badan publik.
Apabila Kasudin memiliki penjelasan atau bantahan terhadap informasi yang dipertanyakan wartawan, sudah sepatutnya disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan JAPOS.CO belum memperoleh tanggapan resmi dari Horale Tua Simanullang terkait sejumlah konfirmasi yang telah disampaikan. (Berutu)
Views: 139
