BeritaSumatera Utara

Labuhanbatu Susun Peta Jalan Perlindungan Lingkungan 30 Tahun, RPPLH 2026–2056 Jadi Acuan Pembangunan Berkelanjutan

×

Labuhanbatu Susun Peta Jalan Perlindungan Lingkungan 30 Tahun, RPPLH 2026–2056 Jadi Acuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
Asisten ll Labuhanbatu ikramsyah saat Rapat.(Foto Kominfo)

Views: 37

LABUHANBATU, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mulai menyusun arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun mendatang. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkab Labuhanbatu menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026–2056.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (17/11/2026), tersebut menjadi tahapan penting dalam merumuskan kebijakan jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan RPPLH ini diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman strategis dalam mengantisipasi berbagai persoalan lingkungan, menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Bupati Labuhanbatu, yang diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu, Ikramsyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, tim ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dalam konsultasi publik tersebut.

Ia berharap forum ini menjadi ruang terbuka bagi seluruh peserta untuk bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, serta memberikan masukan konstruktif guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi riil lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Ikramsyah, RPPLH merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi dan permasalahan lingkungan hidup, sekaligus arah kebijakan dan strategi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 tahun.

RPPLH disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkewajiban untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPPLH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Ikramsyah.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi sumber daya alam serta keberagaman sosial yang menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan daerah. Namun, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam.

Ikramsyah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pelaku usaha, untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan RPPLH.

“Kami mengundang seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan RPPLH. Dengan keterlibatan semua pihak, kita berharap dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu,” ungkapnya.

Melalui proses yang partisipatif tersebut, RPPLH Kabupaten Labuhanbatu 2026–2056 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan lingkungan hidup di masa mendatang.

Dokumen ini nantinya menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

DLH Libatkan Tenaga Ahli UGM

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Syahbela Rusli Siregar, selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan RPPLH, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11.1/5019/SJ tentang Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025.

Ia menyebutkan, dalam penyusunan dokumen tersebut, Pemkab Labuhanbatu turut melibatkan tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Keterlibatan kalangan akademisi diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah, ketepatan analisis, serta kualitas perencanaan berdasarkan data dan kondisi lingkungan daerah.

“Dengan dukungan tenaga ahli, kami berharap proses penyusunan dokumen RPPLH ini dapat dilaksanakan secara terarah, berbasis data, dan melalui kajian ilmiah sehingga menghasilkan dokumen yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu,” ujarnya.

Syahbela juga memaparkan bahwa terdapat sembilan tahapan dalam proses penyusunan RPPLH Kabupaten Labuhanbatu, yakni kick off meeting, pembentukan tim penyusun RPPLH, sosialisasi, penyusunan daya dukung lingkungan hidup, Konsultasi Publik I, Konsultasi Publik II, penyusunan laporan, verifikasi, dan dokumentasi.

Konsultasi Publik I tersebut turut diisi dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber, yakni Prof. Dr. Lutfi Mutaali, Andika Kusuma Nugraha, dan Yusri Aby Ridho Kurniawan.

Pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta untuk menghimpun berbagai pandangan, saran, dan masukan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPPLH.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, perwakilan OPD, pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, pelaku usaha, serta tamu undangan lainnya.

Dengan disusunnya RPPLH 2026–2056, Pemkab Labuhanbatu diharapkan memiliki arah kebijakan lingkungan yang jelas dan terukur. Tantangan berikutnya adalah memastikan dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, program kerja, serta pengawasan yang konsisten agar perlindungan lingkungan tidak berhenti sebatas perencanaan di atas kertas. (YN)

Views: 37

Tinggalkan Balasan