Views: 56
KARIMUN, JAPOS.CO – Peredaran rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mulai menjadi sorotan masyarakat. Aktivitas perdagangan rokok yang diduga ilegal dari berbagai merek tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan aparat penegak hukum (APH) dan Bea Cukai di wilayah kepulauan yang memiliki jalur distribusi laut cukup luas itu.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, seorang pengusaha yang dikenal di kawasan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, berinisial Rio, diduga terkait dengan aktivitas pemasokan dan distribusi rokok yang tidak dilengkapi pita cukai atau dokumen kepabeanan yang dipersyaratkan.
Berdasarkan informasi dari sumber yang diterima JAPOS.CO, rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan tersebut disebut-sebut didatangkan dari Pulau Batam menggunakan jasa transportasi laut dengan tujuan Tanjung Batu, Kundur.
Selanjutnya, rokok tersebut diduga didistribusikan kembali ke sejumlah wilayah di Kepulauan Riau, bahkan disebut-sebut menjangkau beberapa daerah di Provinsi Riau daratan.
Jika informasi tersebut benar, aktivitas itu bukan sekadar persoalan perdagangan biasa. Peredaran rokok tanpa pita cukai yang diwajibkan berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha rokok yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Modus Distribusi Melalui Jalur Laut Perlu Ditelusuri
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa pengiriman rokok yang diduga ilegal dilakukan dengan memanfaatkan jasa sejumlah kapal nelayan. Cara pengiriman seperti ini diduga digunakan untuk menghindari pengawasan dalam proses distribusi antarpulau.
Namun, informasi mengenai jalur pengiriman, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan penggunaan kapal nelayan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat berwenang.
Persoalan ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, apabila jalur distribusi laut benar-benar dimanfaatkan untuk memasukkan dan mengedarkan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di pelabuhan resmi. Aparat perlu menelusuri jalur-jalur distribusi alternatif, termasuk kemungkinan adanya jaringan pemasok, pengangkut, penampung, hingga pengecer.
Lebih jauh, sumber tersebut juga menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap kelancaran bisnis tersebut. Bahkan, muncul tudingan mengenai kemungkinan adanya oknum aparat yang mengetahui atau membiarkan aktivitas itu berlangsung.
Tudingan tersebut merupakan informasi yang harus diuji secara objektif. Belum terdapat bukti yang dapat memastikan keterlibatan aparat dalam aktivitas dimaksud. Karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh dan transparan agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
APH Jangan Tutup Mata, Negara Berpotensi Dirugikan
Peredaran rokok tanpa pita cukai bukan persoalan sepele. Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, praktik tersebut juga dapat merusak tata niaga industri hasil tembakau dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap aturan.
Karena itu, aparat penegak hukum bersama Bea Cukai dituntut tidak bersikap pasif menghadapi informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Penelusuran harus dilakukan secara profesional, mulai dari asal barang, jalur masuk, dokumen pengangkutan, pihak pemasok, tempat penyimpanan, hingga jaringan distribusinya.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran, para pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
Publik juga perlu mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai di wilayah Karimun telah dilaksanakan. Jangan sampai wilayah kepulauan yang memiliki banyak jalur transportasi laut justru dimanfaatkan sebagai celah bagi praktik perdagangan barang ilegal.
LSM LIRA Siap Koordinasi dengan Polda Kepri dan Bea Cukai
Menanggapi informasi tersebut, Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Karimun, Paraloan Sitompul, mengatakan bahwa pihaknya telah cukup lama mendengar informasi mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah tersebut.
Paraloan menyatakan, DPD LSM LIRA Kabupaten Karimun berencana mendatangi Polda Kepulauan Riau, Polres Karimun, serta instansi Bea Cukai terkait untuk menyampaikan informasi sekaligus meminta koordinasi dan tindak lanjut terhadap dugaan aktivitas perdagangan rokok ilegal tersebut.
Menurutnya, apabila dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai dalam skala besar itu benar terjadi, aparat harus segera melakukan penelusuran dan mengambil langkah hukum berdasarkan bukti yang ditemukan.
“Informasi ini sudah cukup lama kami dengar. Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan Polda Kepri, Polres Karimun, dan Bea Cukai agar persoalan ini mendapat perhatian serta dilakukan penelusuran secara serius,” ujar Paraloan, Rabu (18/11/2026)
Ia menegaskan, pihaknya berharap tidak ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.
“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang benderang. Jika memang ditemukan adanya peredaran rokok tanpa pita cukai dan pelanggaran lainnya, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai negara dirugikan akibat praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Konfirmasi kepada Rio Belum Mendapatkan Tanggapan
Sementara itu, JAPOS.CO berupaya menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan dengan meminta klarifikasi kepada pengusaha berinisial Rio yang disebut dalam informasi tersebut.
Pada Selasa (17/11/2026), wartawan JAPOS.CO telah beberapa kali menghubungi Rio melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatannya dalam pemasokan dan distribusi rokok tanpa pita cukai, termasuk informasi mengenai asal barang serta jalur pengirimannya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari yang bersangkutan.
Kasus ini menjadi perhatian khusus bagi aparat dalam mengawasi peredaran barang kena cukai di wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan, tetapi juga tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran.
Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Sebab, hukum tidak boleh hanya tajam terhadap pelaku usaha kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pengusaha yang memiliki jaringan dan kemampuan ekonomi besar.
Jurnalis : Jonri
Editor : Redaksi JAPOS.CO
Views: 56












