Views: 23
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Dugaan pencatutan nama Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, dalam urusan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengaku mengalami kerugian finansial hingga puluhan juta rupiah.
Persoalan ini mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial F diduga menggunakan nama Wali Kota dalam urusan yang berkaitan dengan program MBG.
Bahkan, beredar informasi bahwa oknum tersebut telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Wali Kota Bukittinggi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai status kepegawaian maupun alasan pemberhentian yang bersangkutan.
Dugaan persoalan tersebut disebut turut menyeret sejumlah PPPK yang bertugas di lingkungan DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Mereka diduga mengalami kerugian setelah terlibat dalam urusan yang dikaitkan dengan program tersebut.
Salah seorang PPPK yang bertugas di lingkungan DPRD Bukittinggi, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengaku mengalami kerugian sebesar Rp15 juta.
“Saya terkena Rp15 juta. Bahkan, kabarnya ada juga teman-teman PPPK di lingkungan Pemko Bukittinggi yang mengalami hal serupa. Kerugiannya sekitar Rp20 juta, bahkan ada yang lebih,” ungkapnya kepada awak media.
Narasumber tersebut juga menyebut dugaan persoalan serupa tidak hanya terjadi di Bukittinggi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat seseorang di Pekanbaru yang dikabarkan mengalami kerugian hingga Rp400 juta.
Selain itu, sejumlah pihak lain disebut-sebut mengalami kerugian dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp25 juta hingga Rp150 juta, bahkan mencapai Rp200 juta.
Meski demikian, seluruh angka kerugian tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum terverifikasi secara independen. Belum diketahui secara pasti jumlah korban, total kerugian, mekanisme penyerahan uang, maupun pihak yang bertanggung jawab.
Menunggu Langkah Hukum
Ketika ditanya apakah persoalan tersebut akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, narasumber mengaku masih menunggu perkembangan dalam beberapa hari ke depan.
“Lihat beberapa hari ke depan,” ujarnya singkat.
Kasus ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat nama kepala daerah dan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat diduga digunakan dalam suatu urusan yang berujung pada kerugian finansial pihak lain.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar kerugian uang sejumlah PPPK, melainkan juga menyangkut potensi penyalahgunaan kewenangan, pencatutan identitas pejabat, serta kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Karena itu, diperlukan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Bukittinggi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Klarifikasi juga penting untuk memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan resmi program MBG atau merupakan tindakan oknum yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Wali Kota Bukittinggi maupun pihak yang disebut dalam dugaan pencatutan nama tersebut. Awak media masih berupaya meminta klarifikasi mengenai kronologi kejadian, dugaan aliran dana, status ASN berinisial F, serta jumlah pihak yang mengaku mengalami kerugian.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal narasumber. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Pihak-pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Masyarakat, khususnya ASN dan PPPK, juga diimbau agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan kepala daerah atau pejabat pemerintah dalam menawarkan urusan program tertentu, terlebih jika disertai permintaan uang tanpa dasar hukum, dokumen, dan prosedur resmi. (Ms)
Views: 23
