Views: 11
BINTAN, JAPOS.CO – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026), di Aula Kantor Bupati Bintan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan integritas aparatur serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan ini dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin. Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bintan.
Dalam sambutannya, Bupati Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan KPK. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi rutin, melainkan bagian penting dari pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Menurut Roby, Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau capaian administratif. Lebih dari itu, SPI merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana integritas penyelenggaraan pemerintahan dinilai oleh aparatur, mitra kerja, dan masyarakat.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ujar Roby.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Hingga Oktober 2026, Pemkab Bintan telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I ke dalam aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima dokumen lainnya masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Capaian tersebut, menurut Bupati, harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan tepat waktu. Dengan demikian, upaya peningkatan integritas tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Roby juga menekankan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pengawasan, seluruh proses harus berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan masukan KPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pemerintahan. Ia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutup Roby.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian dokumen tindak lanjut SPI, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Penguatan integritas, transparansi, serta akuntabilitas diharapkan menjadi budaya kerja di lingkungan Pemkab Bintan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terus terjaga. (Hat)
Views: 11
