BeritaJAWA

Setujui Dua Raperda Non-APBD Tahun 2026, DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna ke-4

×

Setujui Dua Raperda Non-APBD Tahun 2026, DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna ke-4

Sebarkan artikel ini
Suasana Rapat Paripurna ke-4 yang di gelar DPRD Kabupaten Pasuruan. Foto : Japos. Co

Views: 23

PASURUAN, JAPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan kembali menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda persetujuan dan penetapan dua produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026. Rapat istimewa tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil registrasi Sekretariat DPRD, dari total 50 anggota dewan, sebanyak 37 anggota hadir mengikuti rapat.

Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan telah memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebelum memasuki agenda utama, seluruh peserta rapat terlebih dahulu menggelar peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 secara khidmat. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur negara, baik legislatif maupun eksekutif, dalam menjalankan tugas pengabdian serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Agenda persetujuan dua Raperda Non-APBD ini menjadi bagian dari komitmen DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi legislasi, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Pasuruan, khususnya Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas pembahasan serta kerja sama yang telah dilakukan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap rancangan produk hukum daerah tersebut.

Bupati juga menegaskan bahwa penyaluran dana penyertaan modal akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang telah dirancang dengan prinsip keadilan, sehingga tidak sampai membebani masyarakat.

Ia berharap, kebijakan yang telah disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif tersebut dapat memberikan manfaat nyata, mendorong kemajuan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan memperkuat sinergi dalam melahirkan kebijakan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.(Wio)

Views: 23

Tinggalkan Balasan

Berita

Views: 21 JAKARTA, JAPOS.CO — Sengketa pembayaran kerja sama produksi program televisi antara Garuda TV dan dan rumah produksi PT Spora Cipta Paramedia (Spora Comm) belum menemukan titik terang. Perusahaan…