Views: 1.1K
KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2024, berlangsung di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Senin (22/1/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid dan turut dihadiri oleh Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin, Kepala Bappeda, Cayekti Widigdo, para kepala OPD, lurah, camat, dan stakeholder terkait lainnya.
Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengungkapkan bahwa, rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mendapatkan masukan terkait upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekalongan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
Adapun angka kemiskinan Kota Pekalongan selama Tahun 2021-2026 yakni pada Tahun 2021 dari target 6,94% terealisasi 7,59%, Tahun 2022 dari target 6,71% realisasinya 7%, Tahun 2023 dari target 6,50% terealisasi 6,81%. Selanjutnya, di Tahun 2024 ditargetkan 6,29%, Tahun 2025 targetnya turun 6,09% dan Tahun 2026 bisa turun kembali di angka 5,89%.
“Sebenarnya apa yang dilakukan Pemkot sudah maksimal mulai dari pelatihan kerja, bantuan permodalan pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, termasuk pemberian jaminan kematian dan jaminan sosial bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya lebih besar,”ucapnya.
Disampaikan Mas Aaf, berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yaitu melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat yang berbasis keluarga, Peningkatan Pendapatan Masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan yakni melalui program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Melalui rakor ini, pihaknya menjelaskan, perlu dilakukan tracing lagi hal-hal non teknis terkait bagaimana pola kebiasaan masyarakat, mengakomodir manajemen keuangan, dan pendekatan-pendekatan lain.
“Kalau hal-hal teknis sudah melakukan segala upaya, namun penurunannya masih sedikit dari Tahun 2022 ke Tahun 2023.
Sehingga, di Tahun 2024 ini harus dievaluasi bersama terkait hal-hal apa yang menjadi penyebab penurunan angka kemiskinan di Kota Pekalongan ini masih sedikit. Dalam rakor ini, nanti ada masukan dan usulan dari peserta rakor baik dari lurah, camat, OPD, dan stakeholder lainnya agar pengurangan kemiskinan di Kota Pekalongan ini bisa dimaksimalkan,” tuturnya.
Sementara Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin yang juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan mengucapkan terimakasih kepada jajaran OPD terkait, lurah, camat, lurah, dan stakeholder lain atas kinerjanya selama ini, sehingga angka kemiskinan Kota Pekalongan pada Tahun 2022 dari 7% menjadi 6,81% di Tahun 2023.
“Ke depan kami tekankan untuk mencegah timbulnya kemiskinan baru, kami berupaya yang saat ini masyarakatnya masih dalam kondisi miskin bisa diberikan beberapa program yang membuat mereka lebih berdaya terutama terkait kesiapan dari sisi mental dan spiritualnya,” ungkapnya.
Wawalkot Salahudin menegaskan, beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 akan kembali dilanjutkan, terutama dalam rangka mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program charity bagi lansia dan disabilitas juga akan diteruskan, serta mendorong generasi muda lebih berdaya.
Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang sudah Pemkot lakukan diantaranya bantuan perlengkapan belajar untuk siswa miskin dan Sanggar Kegiatan Belajar (Dindik), bantuan paket sembako untuk kalangan lansia, disabilitas, penghuni RPSBM (Dinsos), bantuan jaminan sosial tenaga kerja rentan (Dinperinaker), bantuan iuran PBI JKN (Dinkes), Bantuan PMT untuk anak berpotensi stunting (Dinkes), bantuan bibit entok, bibit cabai (Dinperpa), bantuan benih udang vaname (DKP) bagi warga,”paparnya.
Ditambahkan Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo bahwa, pada awal Tahun 2024 ini, Pemkot Pekalongan melalui Bappeda melakukan inventarisasi program-program yg ada di masing-masing OPD untuk menekan angka kemiskinan.
“Kami inventarisir mana-mana saja yang berkaitan masing-masing strategi penanggulangan kemiskinan, baik itu pengurangan beban, upaya peningkatan pendapatan masyarakat, maupun penurunan jumlah kantong kemiskinan. Dari inventarisasi tersebut nantinya bisa dijadikan basic data yang rutin dimonitor secara berkala,”pungkasnya.(sofi)
