Views: 1.5K
DEPOK, JAPOS.CO – Peristiwa menegangankan penertiban Alat Peraga Kampanye ( APK ) yang dipasang bukan pada tempatnya mendapat perlawanan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkot Depok, Abdul Rahman, memberikan tanggapan serius terhadap protes Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Jalan Margonda Raya.
Abdul Rahman menjelaskan bahwa pencopotan APK partai politik dan calon legislatif telah melalui koordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP Kota Depok. Bahkan, rencananya, dalam waktu dekat akan dilakukan tindakan penertiban secara massif oleh petugas gabungan di seluruh wilayah kota Depok.
Dinas yang telah diamanatkan untuk menjaga kebersihan dan merawat tata kota yang rapi dan bersih ini melakukan langkah kegiatan parsial dengan menertibkan APK yang melanggar atau dipasang di tempat yang tidak sesuai, termasuk di badan jalan dan pohon di pinggir jalan.
Abdul Rahman menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan sudah adil untuk semua warna partai politik dan calon legislatif. Tujuan dari penertiban ini adalah untuk menjaga keindahan estetika kota, di mana semua warna APK yang dipasang di pohon dan badan jalan turut diturunkan.
Namun, terjadi insiden saat anak buah Abdul Rahman hendak membersihkan APK di Jalan Margonda. Sebuah partai politik memaksa anak buahnya untuk berhenti menertibkan APK milik PDIP yang terpasang di ujung jalan Margonda Raya dekat tugu jam.
Lebih jauh, armada mobil operasional DLHK milik Abdul Rahman ditahan, kuncinya diambil oleh pengurus PDIP Depok. Hal ini terjadi sebagai reaksi atas ketidaksetujuan terhadap pencopotan APK PDIP oleh petugas DLHK. Mobil masih ditahan hingga saat ini.
‘ Kami menyesalkan insiden ini dan berusaha melakukan klarifikasi dengan mencoba menghubungi Hendrik Tangke Allo (HTA), Ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok,” Kata Abdul Rahman pada wartawan ,Jum’at sore 12 Januari 2024
Abdul Rahmah menjelaskan bahwa tugas dinasnya didasarkan pada peraturan daerah kota Depok nomor 5 tahun 2022 tentang Penyelengaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok, HTA, mengekspresikan kemarahannya terhadap tindakan arogan DLHK yang mencopot bendera dan atribut PDIP di Jalan Margonda Raya. HTA menuntut koordinasi yang lebih baik dalam penertiban APK dan mengkritik kebijakan tebang pilih yang dilakukan petugas DLHK.
Video cekcok antara kader PDIP dan petugas DLHK beredar luas, menunjukkan protes kader PDIP terhadap pencopotan atribut partainya yang dianggap sepihak. Mereka menyoroti ketidakadilan karena hanya atribut PDIP yang dicopot, sementara bendera partai lain tidak disentuh.
HTA menegaskan untuk menjaga estetika dan keindahan taman kota, semua atribut partai seharusnya diturunkan, bukan hanya bendera dan atribut PDIP. Ia mempertanyakan prosedur dan mekanisme yang seharusnya ditempuh sebelum melakukan penertiban.
Situasi panas terus menciptakan ketegangan antara kebutuhan menjaga estetika kota dan pelanggaran dalam memasang atribut bukan pada tempatnya . Sementara itu, DLHK terus berupaya meredam konflik dan memastikan kelancaran tugas penertiban APK di Kota Depok tidak tebang pilih berlaku adil untuk semua. (Joko Warihnyo)
