Views: 76
CIAMIS, JAPOS.CO – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Ciamis, mencatat setidaknya ada 37 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022 sampai Mei 2023.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Ciamis, Drs. Dian Budiana, M.Si melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. H. Mokhamad Syaiful Bakhri, M.Si, mengatakan, 37 kasus tersebut adalah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Dinas PPKB3A. “Kekerasan anak yang melapor ke kami didominasi dengan kasus pelecehan seksual atau pencabulan dan sisanya kekerasan terhadap fisik,” ujarnya, Selasa (6/6).
Pihaknya, lanjut H. Syaiful Bakhri telah melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Baik pendampingan hukum, kesehatan, maupun pendampingan secara psikologis yang dilakukan psikolog dari Bandung. “Ketika terjadi kekerasan terhadap anak kita selalu melakukan pendampingan kepada korban dari segi kesehatan, hukum maupun pendampingan psikolog. Anak mendapatkan pendampingan secara khusus dari pemerintah daerah melalui DP2KBP3A Ciamis,” katanya.
Syaiful Bakhri juga menanggapi kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum guru BK salah satu SMP di Ciamis. Menurutnya, Dinas PPKB3A sedang berkoordinasi dengan Polres Ciamis untuk mendata jumlah korban. “Untuk kasus dugaan kekerasan yang terjadi di salah satu SMP Ciamis memang kita belum menangani. Namun, kita sedang melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian Ciamis melalui kanit PPA,” ujarnya.
Sementara di tempat terpisah, aktivis Forum Ciamis Bersatu (FCB), Saefudin, S.H.,M.H, menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Ciamis belakangan ini. Hal itu sangat kontras dengan predikat kabupaten layak anak kategori Pratama yang diraih Pemkab Ciamis. “Dari tahun 2022 kita mencatat ada 26 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani kepolisian dengan dominasi kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2023 ini kita juga digegerkan dengan adanya dugaan pelecehan oknum guru SMP kepada puluhan siswa-siswinya,” ungkapnya, Rabu (7/6).
Aep sangat menyayangkan adanya kasus tersebut dengan Ciamis sebagai penyandang predikat kabupaten layak anak. Permasalahan tersebut juga tentunya bertolak belakang dengan predikat itu. “Saya sangat heran sekali, penilaian predikat layak anak itu indikatornya apa? ko bisa dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, Ciamis masih mendapatkan predikat tersebut selama 5 kali berturut-turut,” tegasnya.
Aep menegaskan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi ancaman nyata. Hal itu dapat terjadi kapan pun pada siswa-siswi sekolah. Hal tersebut dirasa sudah dalam situasi darurat dan menjadi bahaya laten karena terduga pelakunya seorang pendidik. “Atas kejadian kekerasan terhadap anak di Ciamis, FCB Ciamis akan secara konsen mengawal isu tersebut. Kami mengutuk keras kepada para terduga yang melakukan kekerasan terhadap anak,” tegasnya.
FCB Ciamis meminta kepada aparat penegak hukum dan Pemkab Ciamis agar melakukan evaluasi dan penanganan serius atas kejadian kasus kekerasan terhadap anak itu. “Kami meminta pemkab membentuk Satgas TPKS perempuan dan anak yang lebih serius. Terutama membentuk posko pengaduan sekolah dan kampus dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (Mamay)
