Views: 142
BANDUNG BARAT, JAPOS.CO – Mantan Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda ketika dimintai tanggapannya tentang kena OTTnya Walikota Bandung, Yana Mulyana, “Saya speechless.”
“Tentu saja merasa sedih dan prihatin, kang Yana adalah sahabat saya, beliau orang yang low profile. Oleh karena itu tentu saja saya merasa terkejut dan tidak menyangka kang Yana terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saya berdoa dan berharap kang Yana diberi kesabaran dan tidak terbukti menerima gratifikasi,” harapnya.
Selanjutnya, kata dia, banyak kepala daerah yang tertangkap KPK, apakah gaji dan fasiltas yang mereka terima tidak cukup?
“Gaji dan Fasilitas yang diberikan oleh Negara sangat cukup, tetapi korupsi itu bukan masalah berapa besar gaji dan fasilitas yang diberikan, tetapi lebih merupakan gaya hidup dan nafsu serakah untuk mengumpulkan kekayaan. Sepanjang manusia tidak mampu mengendalikan nafsu serakahnya, sepanjang itu juga korupsi akan tetap terjadi.” ujarnya kepada Japos.co, Sabtu (15/4/2023).
Jachja Taruna Djaja (JTD) Ketua Umum Indonesia Corruption Monitoring (ICM) bahwa mantan walikota adalah sahabatnya, namun kali ini saya sangat kecewa dari perbuatan oknum pejabat Korupsi yang merugikan Negara dan bahkan dirinya sendiri.
Selanjutnya,kata Ayi Vivanda selama ini kan banyak yang berpendapat sistem Pilkadanya.
“Sistem Pilkada sekarang memberi ruang yang luas terjadinya transaksi kedaulatan. Satu sisi rakyat pemilih belum sepenuhnya cerdas dalam memilih, masih ada pandangan memilih nu karaos jeung kahartos (terasa dan mengerti ) sikap Pragmatis ini terjadi karena banyak pemimpin baik eksekutif maupun legislatif setelah terpilih berubah gaya hidupnya dan menjadi sulit ditemui oleh konstituennya,” tambahnya.
Sebab,kata Ayi Vivanda menambahkan,Kondisi demikian melahirkan sikap pragmatis pemilih. Pada sisi yang lain, sikap pragmatis demikian melahirkan calon pemimpin yang pragmatis pula, untuk mendapatkan suara melakukan kampanye dengan cara bagi-bagi sembako atau jenis lainnya.
“Kalau demikian, sebaiknya apa yang harus dilakukan?” lanjut Ayi Vivanda.
“Yang perlu dilakukan saat ini adalah edukasi politik cerdas. Kampanye merupakan bentuk adu gagasan dan program, ajak pemilih untuk menolak money politics, dan yang terpenting adalah mekanisme transparansi penyusunan dan penggunaan APBD untuk menghindari mafia anggaran.” tutupnya.(Demak Gultom)
