Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINESULAWESISulawesi Selatan

Musda XV KNPI Maros Tidak Sah, Ditunggangi Kecurangan

×

Musda XV KNPI Maros Tidak Sah, Ditunggangi Kecurangan

Sebarkan artikel ini

Views: 105

MAROS, JAPOS.CO – Pelaksanaan Musda XV KNPI Maros tidak sah dan dicekoki oleh Instrumen kekuasaan yang diselenggarakan pada Jum’at – Sabtu, 9 -10 Desember 2022 bertempat di Baruga A Kantor Bupati Maros dengan rangkaian rapimpurda, selanjutnya Vila Luna desa Puca, Kecamatan Tompobulu yang dipilih sebagai lokasi forum musda dianggap tidak kondusif sehingga dalam pelaksanaannya menuai bnyak perdebatan oleh sejumlah pihak.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Pembahasan status kepesertaan, bnyaknya  Okp siluman tak berhak atas peserta penuh malah dipaksakan  untuk memilih salah satu calon dan forum sempat berpindah titik dari Aula Villa Sampai kedepan ruang resepsionis yang notabenenya tempat tersebut bukan ruangan yang memenuhi standar untuk bermusyawarah dari segi prasarana sehingga peserta diharuskan berdesakan.

A Rachmat Kurniawan sebagai kandidat Ketua KNPI Maros sangat menyayangkan hal itu . “Itu hanya serangkaian kecil saja, belum lagi bicara soal kecurangannya adalah tdk netralnya pelaksana musda baik dari pihak panitia maupun steering, banyaknya Okp-Okp siluman yg belum berhak menjadi peserta penuh tetapi tiba-tiba disahkan menjadi peserta penuh demi memenangkan kandidat tertentu,“ ucapnya.

“Tidak sterilnya lokasi kegiatan dari intervensi kandidat tertentu bahkan panitia memberikan kesempatan memasang baliho calon tertentu tetapi tidak memberikan kesempatan yg sama pada kandidat lain. berpihaknya dari awal Ketua DPD I KNPI SulSel Nurkanita Kahfi versi Muhammad Ryano Panjaitan dengan slogan Satu Nafas pada satu kandidat untuk dipilih padahal ada 3 kandidat yg bertarung,” lanjutnya.

Selanjutnya Rachmat menambahkan dalam prosesi pembukaan musda XV KNPI dianggap sebagai ajang mengampanyekan salah satu kandidat dalam sambutannya, padahal ada 4 kandidat yang memgembalikan formulir  dalam mekanisme pendaftaran.

Dalam proses berlangsungnya forum musda XV KNPI Maros ini dinilai tidak sah dan ditunggangi kecurangan dalam pengambilan keputusan setiap pleno yang dipimpin oleh steering, olehnya itu peserta forum mengalami perdebatan yang cukup alot sehingga pihak steering mengambil langkah menunda sidang selama 2 x 10 menit.

Setelah sidang dianggap quorum dan tanpa pengambilan keputusan sifatnya kolektif serta penyampaian informasi ke masing-masing team pemenang kandidat, forum langsung dilanjutkan pada tahapan pengesahan formatur ketua umum KNPI Maros dan mengesahkan  atas nama Muhammad Gemilang Pagessa.

Saya sebagai calon ketua melakukan protes kepada pimpinan sidang dan panitia tetapi mereka tidak memberikan solusi yang konkrit dan saya sebagai calon ketua ‘dipaksa’ untuk menerima hasil musda yang sangat tidak demokratis. Dan ketika saya melakukan protes, ketua DPD KNPI SulSel Nurkanita Kahfi terlihat meninggalkan lokasi forum ketika terjadi perdebatan terkait memihaknya panitia dan steering. Harusnya Nurkanita Kahfi ini memediasi bukan malah meninggalkan lokasi dan datang lagi ketika pengukuhan, ini artinya saya berkesimpulan bahwa ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan telah berpihak ke salah satu calon, ujar Rachmat.

Padahal ada 3 kandidat yang lulus dalam verfikasi berkas tapi kami tak kunjung dihubungi, dan ketua panitia mengakui kesalahan pada saat terjadi protes dengan meminta maaf.

“Ini sebagai bukti bahwa KNPI seharusnya menjadikan candra dimuka kader-kader penerus bangsa tetapi dari awal telah diajari dengan cara yang tidak  patut untuk memenangkan sebuah pertarungan sehingga kami menyatakan Musda XV KNPI Maros tidak sah dan cacat prosedural dikarenakan massifnya kecurangan yang terjadi. Dan kalau steering membantah hal tersebut,” tutupnya.(Mh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 79 SERANG, JAPOS.CO – Pemerintahan Kabupaten Pandeglang menerima Penghargaan Paritrana 2023 sebagai Pemerintahan Daerah pelopor perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan desa untuk tingkat Provinsi Banten. Selain itu,…