Views: 88
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Sidang Paripurna kedua DPRD bersama Eksecutif, Walikota yang diwakili Waķil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi memberikan pendapat atas Ranperda Inisiatif DPRD penyelenggaraan pendidikan dan ketentraman dan ketertiban umum.
Paripurna digelar di Aula DPRD Kota Bukittinggi Selasa (06/12) dihadiri Ketua DPRD kota Bukittinggi diwakili Waķil Pimpinan Nur Hasra, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Forkompinda, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai.
Waķil Wali Kota Bukittinggi Marfendi, memaparkan Pemko Bukittinggi memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang telah menginisiasi menyusun rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
“Pendidikan proses pembelajaran sebagai upaya mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Pendidikan merupakan sarana dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang dijamin pemenuhannya secara merata partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas,” jelas Wawako.
Pemerintah Daerah merumuskan Visi Misi pada pendidikan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal.
Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pendidikan di kota Bukittinggi sesuai kewenangan Pemda pada jenjang Paud SD dan SMP.
“Kami menyadari keberhasilan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dukungan anggota DPRD mulai dukungan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah juga dukungan melahirkan kebijakan semakin nyata dengan inisiasi rancangan perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh DPRD, ” ulas Marfendi.
Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.Ketertiban umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
“Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 ayat 1menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ” imbuhnya.
Marfendi menerangkan, keberadaan Satpol-PP sebagai perangkat daerah mempunyai peran strategis dalam membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan Pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
“Demikian Pendapat Walikota Bukittinggi atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban umum, ” imbuh Wawako Marfendi. (Yet)
