Views: 118
PANDEGLANG, JAPOS.CO – Belum lama ini Kementrian Sosial telah mengeluarkan nama-nama bakal calon Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) bantuan sosial sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) yang ada di Kementrian Sosial RI.
Namun untuk memvalidasi data tersebut dilapangan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten menurunkan tim untuk memveripikasi data DTKS tersebut Khawatir ada perubahan data Calon KPM tersebut, seperti pindah domisili atau meninggal dunia.
Namun sangat disayangkan, Tim verifikasi yang bertugas di lapangan sepertinya tidak menjalankan tugasnya dengan baik bagimana tidak, di Kecamatan Patia, Diduga ada data yang sengaja dihilangkan, pasalnya salah satu calon KPM penerima bantuan sosial di Desa tersebut seolah di hilangkan oleh oknum petugas validasi data sekaligus aparat Desa Turus.
Seperti yang dikatakan oleh Hadi Reksadilah, salah satu Calon KPM di kampung Pasir Pujit Desa Turus Kecamatan Patia, dirinya merasa geram lantaran data diri yang telah keluar sebagai calon KPM Bantuan Sosial dari Kementrian Sosial RI dilaporkan dan Di nyatakan data tidak ditemukan, oleh petugas validasi data yang bernama Ruslan.
“Jadi gini pak, nama saya sudah tercantum sebagai salah satu KPM Bantuan Sosial dari Kemensos tapi petugas bagian memvalidasi data tersebut dilapangan menyatakan data tidak ditemukan, padahal di rumah masih ada saya, dan ada di Desa Turus, tapi kenapa data diri saya seolah di hilangkan oleh Ploetugas yang bernama Ruslan itu,” tukas Hadi kepada Japos.co.
Hadi menambahkan, dirinya sempat menegur petugas yang memvalidasi data tersebut namun jawabnya tidak logis dan masuk akal.
“Saya sempat menegur petugas yang bernama Ruslan tersebut, namun jawabannya tidak masuk akal dari mulai, HP rusak karena hujan, sistem eror sampai katanya tidak ada sinyal, ” pungkasnya.
Menyikapi hal tersebut Deri Gunadi salah satu pemerhati kebijakan pemerintah, meminta kepada pihak terkait agar memilah dan memilih petugas yang layak dengan kemampuan di bidangnya.
“Saya harap kepada Dinas Sosial ataupun pihak terkait agar memilah dan memilih petugas validasi data di lapangan yang sesuai kemampuan, jangan memilih petugas yang kelihatan Bodoh atau yang pura-pura Bodoh, kasihan para calon KPM yang harusnya menerima haknya tapi karena kelakuan oknum jadi korban,” tegasnya. (Yan)
