Scroll untuk baca artikel
BeritaBODETABEKDepok

Sekda Pemkot Depok: Kami Siap Menjalankan Arahan Pemerintah Pusat Untuk Pengendalian Inflasi

×

Sekda Pemkot Depok: Kami Siap Menjalankan Arahan Pemerintah Pusat Untuk Pengendalian Inflasi

Sebarkan artikel ini

Views: 90

DEPOK, JAPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Sekaligus Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Supian Suri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok mengikuti rapat koordinasi antisipasi dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri secara virtual, di Ruang Data Polres Metro Depok, kemarin.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Supian Suri mengatakan,TPID Kota Depok segera melakukan rapat untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian inflasi sesuai arahan Mendagri.termasuk akan memaksimalkan penggunaan dua persen anggaran Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Inflasi Kota Depok saat ini berada di angka 4,59 persen, kami rapat bersama Forkopimda (TPID) rumuskan upaya-upaya implementasi di lapangan. Kami siap menjalankan arahan pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi,” Kata Supian Suri Kamis ( 8/9/2022 )

Dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan, semua pihak harus bersama-sama melakukan langkah antisipatif dalam mengendalikan inflasi.

Dikatakan Tito, terdapat 10 solusi untuk mengendalikan inflasi daerah yaitu isu pengendalian inflasi menjadi isu prioritas dan sinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19, meningkatkan komunikasi publik, mengaktifkan TPID dan Satgas Pangan.

“Selanjutnya BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, melaksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam dengan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, serta BPS dan Bank Indonesia provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota,” kata Tito dalam rakor bersama seluruh kepala daerah.

Ia juga meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia agar mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah. Kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya berdampak pada semua sektor kehidupan.(Joko Warihnyo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *