Scroll untuk baca artikel
BANTENBeritaHEADLINEPandeglang

Hadiri Rakor, Pj Sekda M Tranggono: Pemprov Banten Ingin Penyelesaian Komprehensif

×

Hadiri Rakor, Pj Sekda M Tranggono: Pemprov Banten Ingin Penyelesaian Komprehensif

Sebarkan artikel ini

Views: 56

BANTEN, JAPOS.CO – Bencana alam yang kerap terjadi di beberapa daerah di Provinsi Banten menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, terutama pada hal mitigasi potensi, kesiapsiagaan serta penanganannya.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Sebagai bentuk keseriusan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi dan Investigasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana di Kantor BPBD Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi AlBantani Kelurahan Banjarsari, Kota Serang, Kamis (28/7/2022).

Hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono dan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten Nana Suryana. Agar penyelesaian persoalan kebencanaan itu komprehensif, turut hadir juga perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSCCC).

Selain itu Kepala Dinas PUPR baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, Kepala Bappeda serta seluruh kepada BPBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Seusai memberikan pengarahan, Pj Sekda Banten M Tranggono mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari perhatian Pemprov Banten terhadap kondisi banjir yang kerap terjadi. Sehingga kita tahu masalahnya untuk kemudian bisa mengantisipasi.

“Kita berharap dengan adanya kegiatan ini, masing-masing instansi bisa menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan,” ujarnya.

Dikatakan Tranggono, pihaknya sengaja mengundang pihak dari Balai Sungai karena terkait dengan aliran air yang mengalir ke wilayah utara, dimana sungai itu merupakan kewenangan dari pusat. Dan beberapa waktu lalu, luapan air dari sungai itu menyebabkan banjir di wilayah Tangerang.

“Karena kami ingin penyelesaian yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Makanya selain melibatkan pusat, dari Kabupaten dan Kota juga diikutsertakan,” pungkasnya.

Tranggono melanjutkan, jika semua pihak sudah memetakan persoalannya, maka paling tidak ketika ada bencana datang pemerintah sudah siap menghadapi.

“Seperti waktu penanganan bencana tsunami kemarin, kita mendapat apresiasi karena mampu menanganinya dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu Kalak BPBD Banten Nana Suryana menambahkan, pihaknya sudah melakukan mitigasi bencana baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Selain mitigasi, kesiapsiagaan personil juga sudah dilakukan untuk proses kecepatan penanganan ketika terjadi bencana. “Kita sudah siapkan masing-masing group untuk kecepatan penanganan bencana,” katanya.

Nana melanjutkan, dirinya juga selalu melakukan koordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait di atas terkait dengan proses mitigasi bencana.

Namun dengan adanya kegiatan ini, ia berharap ada tindaklanjut yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya.

“Kita akan terus melakukan koordinasi akan hal itu,” katanya.(Yan/Adpim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bupati Anwar Sadar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023 KUALATUNGKAL, JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tanjabbar, H Abdulah SE., selasa (14/5) Pimpinan rapat menyampaikan, rapat paripurna pertama DPRD Kabupaten Tanjabbar yang dilaksanakan ini, dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun anggaran 2023 oleh Bupati Tanjabbar. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 ini dilakukan berdasarkan aturan yang ada, ia mengatakan penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran selesai. “Setelah dilakukan audit oleh BPK sehingga hari ini kami sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2023 ,” ujarnya. Penyampaian ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lancar. Kami juga agar dapat menjaga WTP yang sudah 6 tahun diterima oleh Pemkab Tanjabbar, ini bisa terus dipertahankan dan hal ini agar terus diperhatikan oleh semua pihak. “Paripurna ini dilakukan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tanjabbar,” sebut Bupati Anwar Sadar. Hadir dalam Paripurna tersebut, Unsur Forkopimda, Waka Ahmad Jakfar, SH MH, Waka H Muh Syafril Simamora SH, Pj Sekretaris Daerah, Para Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkup Pemerintahan Tanjabbar, Instansi Vertikal, BUMD, Lembaga Keuangan serta Perbankan dan undangan lainnya. (Tenk/Prokopim- Tjb)
Berita

Views: 63 KUALATUNGKAL,  JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka  penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan…