Views: 179
CIAMIS, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis telah mendapat jatah vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Jumlah vaksin yang diterima sementara baru sekitar 800 dosis.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Ciamis, H. Syarief Nurhidayat, mengatakan, vaksin itu diberikan seusai pemetaan wilayah terdampak PMK yang dilakukan Pemprov Jabar. Menurutnya, pihaknya telah melakukan vaksinasi kepada hewan ternak sejak Senin (27/6). “Sekarang kami lagi proses vaksinasi. Disnakan telah mengerahkan sebanyak 40 orang petugas, yang terdiri dari koordinator, vaksinator, dokter hewan, tenaga paramedik, dan petugas pendataan, untuk melaksanakan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ciamis ditarget dapat selesai pada Rabu (29/6), “ katanya.
Syarief mengakui, jumlah 800 dosis vaksin itu belum mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi di Kabupaten Ciamis. Pasalnya, populasi sapi di daerah itu mencapai sekitar 6.000 ekor. “Untuk kebutuhan ideal mah sesuai populasi. Karena itu, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Ciamis diprioritaskan untuk wilayah yang masuk zona merah atau kuning penyebaran PMK. Sementara kriteria sapi yang diberikan vaksin adalah indukan, anakan mininal berumur 3 bulan, sapi bunting minimal trimester kedua, dan ternak yang sudah sembuh. Ihwal kasus PMK di Kabupaten Ciamis, saat ini seluruh ternak yang sempat dinyatakan sakit sudah sembuh. “Aman. Sudah sehat,” ujarnya.
Bupati Ciamis Minta Disnakan Serius Tangani PMK
Sebelumnya di tempat terpisah, Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya, meminta seluruh jajaran baik camat maupun kepala desa tetap mewaspadai wabah PMK yang menyerang hewan ternak. Hal itu mengingat, saat ini merupakan momen menjelang Idul Adha. Menurutnya, seluruh hewan ternak yang akan diqurbankan harus terbebas dari PMK. “Kami berharap keseriusan, kehati-hatian dari seluruh jajaran pemerintahan terutama Kadis Peternakan, dokter hewan, camat, serta kepala desa,” kata H. Herdiat saat sosialisasi pelaksanaan qurban, pemotongan hewan, dan lalu lintas ternak, dalam situasi wabah PMK di Kabupaten Ciamis, Senin (20/6).
Bupati Ciamis menambahkan, lalu lintas hewan ternak tetap harus menjadi perhatian semua pihak. Ia ingin setiap hewan ternak yang didatangkan dari luar daerah dapat terjamin kesehatannya dan terbebas dari PMK. “Saya meminta dinas terkait untuk terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Kita harus jemput bola, memeriksa hewan qurban, terutama yang datang dari luar. Wabah PMK yang menyerang ternak sangat merugikan secara ekonomi. Akibat adanya PMK, penjualan sapi jelang Idul Adha menjadi terkendala. Kendati demikian, pelaksanaan Idul Adha tetap akan dilakukan. Sebagian masyarakat di Kabupaten Ciamis juga masih akan tetap melaksanakan kurban. Bagaimana caranya pelaksanaan qurban dapat berjalan seperti biasa tapi masyarakat harus betul-betul terlindungi. Kita harus selalu berupaya untuk melindungi masyarakat,” ujar H. Herdiat.
Sementara itu, Kadisnakan Kabupaten Ciamis, H. Syarief Nurhidayat, menjelaskan, kegiatan sosialisasi itu dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada semua pihak baik pelaku usaha, panitia qurban dan masyarakat tentang pelaksanan qurban serta lalu lintas ternak di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menyampaikan kondisi PMK dan upaya pencegahan pengendalian penyebaran virus PMK di wilayah Kabupaten Ciamis. “Kami sudah menemukan sapi yang positif PMK di Ciamis. Tapi itu sudah sembuh,” jelasnya.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Perikanan, Disnakan Kabupaten Ciamis, dr. Asri Kurnia, mengatakan, berdasarkan data terakhir terdapat 11 ekor sapi yang positip PMK di daerahnya. Namun, mayoritas sudah sembuh, meski sebagian ada yang dipotong bersyarat. “Sejauh ini kami belum menerima laporan lagi adanya ternak yang bergejala PMK. Mudah-mudahan mah tidak ada. Apalagi sekarang mau Idul Adha,” katanya.
Kendati demikian, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis terus melakukan pelacakan kasus PMK. Ketika ada hewan ternak yang didapati sakit, petugas akan langsung melakukan pengobatan dan memantau kondisinya.
Asri mengungkapkan, selama ini petugas di lapangan melakukan penanganan kepada sapi yang bergejala PMK dengan melakukan pengobatan secara suportif. Artinya, obat yang diberikan disesuaikan dengan gejala yang dialami sapi. “Ketika sapi demam, kami beri obat demam. Kalau sapi tidak nafsu makan, diberi vitamin. Selain itu, kami juga berikan jamu-jamuan untuk membantu proses penyembuhan. Namun di sisi lain, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis mengaku terkendala dalam penyediaan obat. Sebab, saat ini permintaan obat dari berbagai daerah sedang tinggi. Alhasil, pemesanan obat tak bisa dilakukan dengan cepat, “ ungkapnya.
Sementara, tandas dr. Asri, vaksinasi yang dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK masih terbatas. Pasalnya, ternak yang menjadi prioritas untuk divaksin di Jawa Barat adalah sapi perah. (Mamay)
