Views: 139
KALBAR, JAPOS.CO – Masyarakat Kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat khususnya yang kerap melintasi jalan Provinsi di kecamatan Tumbang menuju kecamatan Jelai Hulu merintih, pasalnya kondisi di bebeapa titik jalan tersebut rusak parah.
Adapun titik-titik jalan yang kondisinya rusak tersebut sepanjang 5 kilometer melewati Desa Mahawa, kecamatan Tumbang, Titi menuju Desa Kekura dan Desa Paket Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang.
Atas kondisi tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar Iskandar Zulkarnaen,ST.,MT memberikan tanggapan dan membeberkan alokasi Anggaran untuk ruas Jalan Tumbang Titi melalui Japos.co (23/05).
“Menyikapi pemberitaan di media online yang ada saat ini terkait kerusakan jalan tumbang titi – tanjung, kami perlu memberikan penjelasan dan data kongkrit agar masyarakat memahami kondisi yang ada saat ini dan bersama sama membangun opini kostruktif dalam insfrastruktur jalan,” jelasnya.
“Penanganan ruas jalan tumbangtiti tanjung sudah menjadi perhatian bapak gubernur sutarmidji pada saat beliau menjabat; hal ini ditunjukkan oleh data alokasi anggaran penanganan peningkatan jalan pada ruas jalan tersebut sejak tahun 2019 sebesar Rp. 9.302.989.000 dengan luas efektif 3 km; pada tahun 2020 dialokasikan anggaran Rp.2.365.835.000 dengan luas efektif 700 meter; dilanjutkan pada tahun 2021 senilai Rp.10.750.000.000 dengan luas efektif 3.1km dan dilanjutkan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 11.633.273.000 direncanakan akan menangani efektif sepanjang 2.9km, saat ini sedang proses pelaksanaannya,” terangnya.
“Dari data tersebut digambarkan bahwa penangan ruas jalan tersebut secara bertahap dengan anggaran yg terbatas sehingga capaian mantap pada ruas jalan tumbangtiti tanjung sepanjang 32km menjadi lamban. Dengan kondisi ini kami berharap adanya kolaborasi dari pihak berkepentingan seperti pengusaha perkebunan untuk bersikap responsif terhadap kerusakan jalan dilingkungan dan ikut menjaga agar jalan2 yg masih tanah utk tidak menjadi kubangan lumpur dengan mengurangi muatan dan intensitas berlalu lintas pada saat musim penghujan,” tambah Kadis Lagi.
“Saat ini pihak pengusaha perkebunan masih kurang peka dengan kondisi jalan yg mereka lalui dan tidak ada kontribusi dari perusahaan perkebunan tersebut dalam pemeliharaan jalan, sedangkan yg membuat jln rusak adalah mrk yg menjejali dengan angkutan melebihi beban jalan yang ditentukan. Alhamdulillah kita mendapat atensi positif dr dinas perkebunan provinsi utk dapat memfasilitasi pengusaha perkebunan; dinas perkebunan kabupaten dan dinas PUPR utk bertemu/diskusi terkait penanganan pemeliharaan jalan provinsi,” lanjut Kadis.
Dengan keterbatasan anggaran pemerintah provinsi dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan, kami berharap sekali peran pemerintah pusat dalam mendukung anggaran peningkatan jalan di provinsi kalimantan barat” Pungkas Iskandar Zulkarnaen,ST.,MT Kepada Japos.co (23/05). (Tim)
