Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEKALIMANTANKalimantan Barat

Soal Mobil Jeep Bupati Martin, DPRD Ketapang Merasa Kecolongan, Mubazir, Hingga Potensi Temuan BPK

×

Soal Mobil Jeep Bupati Martin, DPRD Ketapang Merasa Kecolongan, Mubazir, Hingga Potensi Temuan BPK

Sebarkan artikel ini

Views: 112

KETAPANG, JAPOS.CO – Anggota Badan Anggaran DPRD kabupaten Ketapang Ignatius Irawan merasa kecolongan munculnya anggaran pembelian mobil baru dibeberapa dinas. Terutama mobil untuk Bupati dan wakil bupati Martin Rantan – Farhan dengan angka di kisaran total sekitar Rp 3 M lebih.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Irawan mengatakan seiring perubahan aturan, anggaran itu tidak dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama badan anggaran (Banang) DPRD tetapi dibahas di tingkat komisi yang membidangi.

Ironisnya, komisi tidak menyampaikan laporan ke badan anggaran terkait jenis mata anggaran yang mencurigakan, sehingga putus komunikasi.

Politikus Nasdem tersebut menyinggung alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada di DPRD Ketapang menyangkut komposisi ketua-ketua komisi yang dominan disi oleh partai penyokong pemerintah daerah sehingga Ia menyerahkan penilaian kepada publik terkait anggaran “ujuk-ujuk” tersebut.

“Saya benar-benar kecolongan. Anggaran ini tidak pernah dibahas di badan anggaran hanya dibahas di tingkat komisi. Dan komisi tidak memberikan informasi terkait ada anggaran seperti itu. Kita tahulah siapa-siapa pimpinan komisi,” kata Irawan, Kamis (9/12/2021).

Menurut dia, dengan adanya pengadaan tersebut, Pemkab Ketapang dianggapnya sudah melanggar prinsip dasar sistem tata kelola pemerintahan yang baik yakni transparan dan akuntabel.

Irawan mengingatkan, jika keadaan ini bisa menjadi masalah dikemudian hari lantaran bisa dianggap menjadi temuan jika di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembelian mobil ini menurut Dia telah melukai hati publik Ketapang. Pemkab tidak peka atau sense of crisis. Ia berpandangan, alasan yang dikemukakan eksekutif tidaklah relevan, justru kesannya memaksakan hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

“Ini benar-benar mubazir. Kendaraan umum kita banyak. Azas manfaatnya bagi masyarakat sangat tidak ada. Harusnya anggaran itu bisa dialihkan ke kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, rumah sekolah ataupun sektor kesehatan,” tukas Irawan. (tris/dins).

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 123 JAKARTA, JAPOS.CO – Penyakit Lupus atau umum dikenal Systemic Lupus Erythematosus merupakan penyakit reumatik autoimun yang menyerang berbagai macam organ dan memiliki berbagai macam gejala. Penyakit ini disebabkan…