Scroll untuk baca artikel
BANTENBeritaHEADLINESerang

Antisipasi Kesehatan Masyarakat Paska Banjir, Pemprov Banten Buka 45 Posko Kesehatan

×

Antisipasi Kesehatan Masyarakat Paska Banjir, Pemprov Banten Buka 45 Posko Kesehatan

Sebarkan artikel ini

Views: 38

BANTEN, JAPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah membuka 45 Posko Kesehatan, dalam rangka antisipasi kesehatan masyarakat pada penanganan bencana banjir yang terjadi di 3 kabupaten kota, yakni di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

“Total posko kesehatan dari 3 Kabupaten/Kota, terdiri dari 26 posko utama, 11 posko tambahan dan 8 posko sementara,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir yang dipimpin Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (2/3/2022)..

Pada kesempatan itu, dr Ati juga merincikan jumlah posko cluster kesehatan yang disediakan pada masing-masing daerah. Untuk Kabupaten Pandeglang di dua kecamatan dengan 10 titik banjir terdapat 5 posko utama, 1 posko tambahan, dan 1 posko sementara.

“Kabupaten Serang di 10 kecamatan dengan 16 titik banjir terdapat 16 posko utama, 5 posko tambahan, 2 posko sementara dan PSC 119,” katanya.

“Sedangkan untuk Kota Serang di 4 kecamatan dengan 19 titik banjir terdapat 5 posko utama, 5 posko tambahan, 5 posko sementara dan PSC 119,” sambung dr Ati.

Ia juga menjelaskan, pihaknya menggunakan layanan Public Safety Center (PSC) 119 untuk mengantisipasi terjadi hal yang darurat, sehingga seluruh Rumah Sakit di 3 daerah tersebut siap melayani.

“Untuk mobilenya sendiri kita gunakan 2 PSC 119, jika terjadi darurat seluruh Rumah Sakit di 3 wilayah Kabupaten/Kota siap menangani kasus yang ada. Sampai hari ini belum ada yang darurat,” jelas dr Ati.

Selain itu, ia mengungkapkan terdapat beberapa potensi penyakit yang akan ditimbulkan pasca banjir, diantaranya diare, infeksi pernafasan akut, dan penyakit kulit.

“DBD berpotensi, mangkannya tim kami terdiri dari berbagai cluster kesehatan, jadi ada yang surveilans bagaimana menganalisa lingkungan tempat pengungsian, jangan sampai terjadi penyakit penular di lokasi pengungsian,” imbuhnya.

Ati pun menuturkan, untuk Posko Kesehatan direncanakan akan dibuka sampai akhir atau paska kejadian bencana banjir.

“Jadi penanganan sampai paska banjir,” imbuhnya.

Untuk tenaga kesehatan (Nakes) yang diturunkan pada setiap poskonya bervariasi, namun ia memastikan hingga saat ini jumlah nakes yang diturunkan sudah cukup dan dibantu juga oleh organisasi profesi.

“Jadi saya turunkan organisasi profesi, karena kita tidak tahu banjirnya sampai kapan, jadi bergiliran,” ungkapnya.

Terkait obat-obatan, kata Ati, sampai saat ini tidak ada kendala di tiga daerah tersebut, lantaran dapat tercover semua oleh Pemprov Banten, sehingga diharapkan tidak diperlukan BTT untuk obat-obatan.

“Kota serang sudah meminta obat-obatan dan hari ini sudah di kirim obat-obatan, dan kalau Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang belum. Kita dapat bantuan juga dari Kemenkes kalau memang kekurangan kita dapat bantuan dari Kemenkes, selama ini stok di Kota dan Provinsi cukup,” pungkasnya.
(Yan/Adpim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bupati Anwar Sadar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023 KUALATUNGKAL, JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tanjabbar, H Abdulah SE., selasa (14/5) Pimpinan rapat menyampaikan, rapat paripurna pertama DPRD Kabupaten Tanjabbar yang dilaksanakan ini, dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun anggaran 2023 oleh Bupati Tanjabbar. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 ini dilakukan berdasarkan aturan yang ada, ia mengatakan penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran selesai. “Setelah dilakukan audit oleh BPK sehingga hari ini kami sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2023 ,” ujarnya. Penyampaian ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lancar. Kami juga agar dapat menjaga WTP yang sudah 6 tahun diterima oleh Pemkab Tanjabbar, ini bisa terus dipertahankan dan hal ini agar terus diperhatikan oleh semua pihak. “Paripurna ini dilakukan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tanjabbar,” sebut Bupati Anwar Sadar. Hadir dalam Paripurna tersebut, Unsur Forkopimda, Waka Ahmad Jakfar, SH MH, Waka H Muh Syafril Simamora SH, Pj Sekretaris Daerah, Para Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkup Pemerintahan Tanjabbar, Instansi Vertikal, BUMD, Lembaga Keuangan serta Perbankan dan undangan lainnya. (Tenk/Prokopim- Tjb)
Berita

Views: 167 KUALATUNGKAL,  JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka  penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan…