Scroll untuk baca artikel
BengkuluBeritaHEADLINESUMATERA

Pemkab Mukomuko Rencanakan Jembatan Gantung Ponlu 2022 Dibangun

×

Pemkab Mukomuko Rencanakan Jembatan Gantung Ponlu 2022 Dibangun

Sebarkan artikel ini

Views: 73

MUKOMUKO, JAPOS.CO – Berbagai pro dan kontra yang terjadi ditengah- tengah masyarakat sejak ambruknya Jembatan Gantung yang berada di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Baik dari masyarakat umum, maupun dari kalangan elite menjadi trending topik.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Hal itu menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Mukomuko, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PU-PR) yang merupakan Lending Sektor bidang pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur. Terbukti pihak Dinas PU-PR Mukomuko langsung melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait, terutama pada kepala daerah yaitu Bupati Mukomuko selaku pimpinan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko.

Terkait tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dalam merespon penanganan terhadap jembatan gantung tersebut. “Kita sudah mengupayakan pengajuan untuk yang kedua kalinya pada kementrian PU-PR juga pada KSP, Alhamdulillah mendapat respon, bahkan akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan KSP,” terang Plt Dinas PU-PR Mukomuko Ruri Irwandi ST MT saat dikonfirmasi Rabu,(2/3)

Ruri juga mengatakan dalam Minggu ini kita akan kembali ke Jakarta, ini untuk ke tiga kalinya kami menghadap, mudah- mudahan dikabulkan usulan pembangunan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten Mukomuko, yang jelas secara prosedural kita sudah mengajukan usulan.

“Kita mengajukan usulan dengan dukungan- dukungan tehknis , dari usulan yang kita usulkan, dilihat dari tanggapan Kementrian PU-PR dan KSP nampaknya ada peluang usulan kita di kabulkan, mudah- mudahan pada tahun ini bisa terlaksana, lebih cepat lebih bagus,” jelas Ruri.

“Setidak nya kita upayakan melakukan renovasi jembatan ini seperti sediakala, jika kesedian anggaran yang kita usulkan mencukupi untuk menjadikan beton kenapa tidak, yang jelas kita upayakan sesui dengan anggaran yang ada, khusus untuk jembatan gantung Pondok Lunang ini, kita sudah usul kan sebesar 17 Milyar,” lanjutnya.

Di tempat terpisah, Pj Sekda Mukomuko Drs. Yandaryat P ketika dikonfirmasi mengatakan saat ini Bupati sudah menghadap KSP termasuk juga Kementerian PU-PR.

“Kadis Kadis PU harus menyampaikan prioritas yang paling utama dilakukan, sebenarnya semua jembatan itu kondisinya sudah perlu kita tangani, jika nanti anggaran APBN tidak memadai akan kita dorong dengan APBD,” ungkapnya.

Selain itu, Sekda juga mengatakan secara prioritas yang paling utama kita tangani terlebih dahulu yaitu jembatan Pondok Lunang, dikarnakan jembatan tersebut menjadi urat nadi perekonomian masyarakat disana, untuk memastikan seperti apa nantinya jembatan itu di bangun, kita masih menunggu hasil pertemuan Bupati dengan KSP dan kementerian PU-PR, karna saat ini Bupati sedang melakukan pertemuan. Bupati mengabarkan ada dua alternatif yang bakal di rencanakan, yang pertama tetap jembatan gantung dan kedua jembatan Berlie.

“Saya sampaikan kalau bisa kita bangun jembatan Berlie, kenapa demikian karna kapasitas jembatan nya lebih besar, insyaallah tahun ini kita optimis lakukan pembangunan jembatan itu.” tutupnya.(JPR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bupati Anwar Sadar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023 KUALATUNGKAL, JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tanjabbar, H Abdulah SE., selasa (14/5) Pimpinan rapat menyampaikan, rapat paripurna pertama DPRD Kabupaten Tanjabbar yang dilaksanakan ini, dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun anggaran 2023 oleh Bupati Tanjabbar. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 ini dilakukan berdasarkan aturan yang ada, ia mengatakan penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran selesai. “Setelah dilakukan audit oleh BPK sehingga hari ini kami sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2023 ,” ujarnya. Penyampaian ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lancar. Kami juga agar dapat menjaga WTP yang sudah 6 tahun diterima oleh Pemkab Tanjabbar, ini bisa terus dipertahankan dan hal ini agar terus diperhatikan oleh semua pihak. “Paripurna ini dilakukan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tanjabbar,” sebut Bupati Anwar Sadar. Hadir dalam Paripurna tersebut, Unsur Forkopimda, Waka Ahmad Jakfar, SH MH, Waka H Muh Syafril Simamora SH, Pj Sekretaris Daerah, Para Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkup Pemerintahan Tanjabbar, Instansi Vertikal, BUMD, Lembaga Keuangan serta Perbankan dan undangan lainnya. (Tenk/Prokopim- Tjb)
Berita

Views: 112 KUALATUNGKAL,  JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka  penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan…