BeritaSumatera Barat

Pasca Putusan Kasasi MA, INI Gelar Seminar Nasional di Padang untuk Pertegas Legalitas Kepengurusan

×

Pasca Putusan Kasasi MA, INI Gelar Seminar Nasional di Padang untuk Pertegas Legalitas Kepengurusan

Sebarkan artikel ini
Seminar Nasional Kepengurusan ini Putusan MA no1417 K/PDT/2026, dan Dampak Perlindungan Hukum Notaris dalam Proses Pemanggilan Penyidik. (Foto/Dok JAPOS.CO)

Views: 2

PADANG,JAPOS.CO – Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) bersama Pengurus Wilayah (Pengwil) INI Sumatera Barat akan menggelar Seminar Nasional di UNP Hotel & Convention Center, Padang, Senin (23/11/2026).

Guna memberikan pemahaman hukum sekaligus memperjelas legalitas kepengurusan organisasi pasca terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1470 K/Pdt/2026 yang menjadi perhatian dalam dinamika organisasi notaris di Sumatera Barat.

Penjabat (Pj) Pengwil INI Sumatera Barat, Heri Tito Rinaldi, S.H., M.Kn., didampingi perwakilan panitia pelaksana, menjelaskan bahwa seminar nasional tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi kepada seluruh anggota terkait kedudukan hukum kepengurusan INI yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Tito, kegiatan ini penting dilaksanakan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di kalangan notaris maupun Anggota Luar Biasa (ALB), terutama menyangkut aktivitas organisasi yang mengatasnamakan kepengurusan wilayah di Sumatera Barat.

Seminar yang memiliki bobot enam poin ini akan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keahlian.

Di antaranya Ketua Umum PP INI, Dr. H. Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., serta pakar Hukum Tata Negara H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. Sementara itu, jalannya diskusi akan dipandu moderator Mas’ut, S.H., M.Kn.

Tito mengungkapkan, pelaksanaan seminar juga dilatarbelakangi masih adanya dinamika kepengurusan di daerah. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat kelompok yang disebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MA Nomor 1470 K/Pdt/2026, namun diduga masih menjalankan sejumlah aktivitas organisasi.

Aktivitas tersebut, menurutnya, meliputi penyelenggaraan kegiatan organisasi, seminar, hingga penghimpunan dana dari kalangan ALB dan notaris di Sumatera Barat.

Mas ‘ut menegaskan, setiap kegiatan resmi organisasi, termasuk pengelolaan administrasi dan penghimpunan iuran anggota, semestinya dilaksanakan oleh kepengurusan yang memiliki dasar legalitas hukum.

“Melalui seminar ini, kami ingin memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada rekan-rekan notaris dan ALB mengenai kepastian hukum kepengurusan INI.

Jangan sampai anggota terjebak dalam dualisme informasi maupun mengikuti kegiatan yang tidak memiliki dasar legalitas yang jelas pascaputusan Mahkamah Agung,” ujar Heri Tito saat berada di Bukittinggi, Rabu (18/11/2026).

Heri Tito juga mengimbau seluruh anggota agar lebih cermat dalam menyikapi berbagai kegiatan maupun permintaan pembayaran iuran yang mengatasnamakan Pengwil INI Sumatera Barat.

Termasuk terhadap penarikan iuran melalui rekening pribadi anggota di Bank BNI yang menurut pihaknya tidak memiliki dasar kewenangan dari kepengurusan yang sah.

Selain membahas persoalan legalitas organisasi, seminar nasional ini juga akan mengangkat isu perlindungan hukum terhadap jabatan notaris ketika berhadapan dengan proses pemanggilan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik.

Kehadiran Kapolda Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemanggilan notaris, prosedur hukum yang berlaku, serta bentuk perlindungan hukum yang melekat pada profesi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Panitia pelaksana telah membuka pendaftaran bagi notaris, Anggota Luar Biasa (ALB), mahasiswa, serta masyarakat umum yang berminat mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun kontribusi peserta ditetapkan sebesar Rp250.000 untuk kategori ALB/mahasiswa dan Rp350.000 bagi kategori notaris/umum.

Seluruh pembayaran administrasi diarahkan melalui rekening resmi atas nama Pengurus Wilayah Sumatera Barat INI.

Melalui kegiatan ini, PP INI bersama Pengwil INI Sumatera Barat berharap tercipta pemahaman hukum yang sama di kalangan anggota, sehingga persoalan dualisme kepengurusan dapat disikapi secara tepat berdasarkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku. (M/Z)

Views: 2

Tinggalkan Balasan