Views: 12
JAKARTA, JAPOS.CO — Pengelolaan anggaran pendidikan di SMAN 108 Jakarta menjadi sorotan. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 dengan total sekitar Rp 2,9 miliar dipertanyakan transparansinya oleh Dewan Pimpinan Pusat Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (DPP TOPAN-RI).
Sorotan tersebut muncul setelah TOPAN-RI menelaah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2025. Sejumlah pos belanja dinilai perlu dijelaskan lebih rinci karena memiliki nilai anggaran cukup besar.
Namun, pihak sekolah dinilai belum memberikan jawaban substantif atas permintaan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan lembaga tersebut.
Hal itu terlihat dalam Surat Tanggapan Kepala SMAN 108 Jakarta, Setyo Warjanto, M.Pd., Nomor 891/PK.01.03 tertanggal 3 November 2026. Dalam surat tersebut, pihak sekolah mengarahkan permohonan informasi melalui PPID Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan.
Sekolah juga mencantumkan ketentuan batas waktu tiga hari terkait penolakan permohonan informasi.
Berdasarkan hasil telaah dokumen RKAS 2025, DPP TOPAN-RI menemukan sejumlah alokasi anggaran yang dinilai perlu diklarifikasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pekerjaan fisik, pembelian perlengkapan, hingga pembayaran honorarium.
Berikut sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian:
1. Anggaran renovasi sarana dan prasarana Rp 904 juta
Anggaran renovasi sarana dan prasarana yang bersumber dari dana BOP tercatat sebesar Rp 904.043.411. Dana tersebut dialokasikan ke dalam puluhan item pekerjaan.
TOPAN-RI mempertanyakan alasan pemecahan pekerjaan tersebut ke dalam sejumlah item. Lembaga itu menduga pola penganggaran tersebut berpotensi menghindari mekanisme pengadaan yang transparan. Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan dan realisasi pekerjaan.
2. Pengecatan gedung sekolah hampir Rp 92 juta
Pos anggaran pengecatan dinding luar bagian depan dan samping gedung sekolah yang bersumber dari BOS Pusat tercatat hampir Rp 92 juta.
Nilai tersebut dinilai perlu diperinci, termasuk luas bidang yang dicat, spesifikasi bahan, volume pekerjaan, serta biaya pelaksanaannya.
3. Belanja perlengkapan kebersihan
TOPAN-RI juga menyoroti anggaran pembelian kebutuhan kebersihan dan rumah tangga sekolah.
Dalam dokumen yang ditelaah, pembelian sabun cuci tangan tercatat mencapai Rp 11,9 juta. Sementara itu, anggaran pembelian kantong plastik sampah mencapai Rp 8,6 juta.
Besarnya alokasi tersebut dinilai perlu disertai penjelasan mengenai jumlah barang, harga satuan, serta bukti pembelian.
4. Honor narasumber Rp 1,4 juta per kegiatan
Pos lain yang menjadi perhatian adalah pembayaran honor narasumber profesional.
Dalam dokumen RKAS, tarif honorarium tercatat seragam sebesar Rp 1,4 juta per orang per kegiatan pada sejumlah agenda kesiswaan maupun kegiatan guru.
TOPAN-RI mempertanyakan dasar penetapan tarif tersebut dan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan, identitas narasumber, serta bukti pembayaran.
Lembaga itu juga menduga terdapat potensi penyimpangan, termasuk kemungkinan kegiatan fiktif atau pemotongan honorarium. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanj
Kabid Pendidikan DPP TOPAN-RI, Michael J Manurung menyayangkan tanggapan pihak sekolah yang dinilai belum menjawab substansi permintaan informasi.
Menurut Michael, SMAN 108 Jakarta mengelola anggaran sekitar Rp 2,9 miliar yang terdiri dari dana BOP sekitar Rp 2,01 miliar dan BOS sekitar Rp 954 juta.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.
“SMAN 108 Jakarta adalah kuasa pengguna anggaran langsung sebesar Rp 2,9 miliar. Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah uang itu mengalir. Menggunakan prosedur PPID dan menyebut batas waktu tiga hari untuk menolak permohonan informasi bukan jawaban atas substansi yang kami pertanyakan,” ujar Michael.
Ia meminta pihak sekolah membuka dokumen penggunaan anggaran agar seluruh belanja dapat diperiksa secara transparan dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut atas tanggapan sekolah, DPP TOPAN-RI mengaku telah melayangkan surat keberatan kepada Atasan PPID dan Kepala SMAN 108 Jakarta.
Dalam surat tersebut, TOPAN-RI memberikan waktu tujuh hari kerja kepada pihak sekolah untuk membuka dokumen yang diminta.
Dokumen tersebut meliputi bukti transaksi, rincian spesifikasi teknis pekerjaan, hingga identitas narasumber dalam kegiatan yang menggunakan anggaran sekolah.
TOPAN-RI menyatakan akan membawa persoalan ini ke Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta apabila permintaan informasi tidak dipenuhi.
Selain itu, lembaga tersebut juga menyatakan akan menyerahkan hasil penelaahan dan dokumen investigasinya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
TOPAN-RI berharap instansi terkait dapat memeriksa penggunaan dana BOS dan BOP SMAN 108 Jakarta Tahun Anggaran 2025 guna memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diturunkan pihak terkait belum memberikan tanggapannya.(M)
Views: 12












