Views: 24
PANDEGLANG, JAPOS.CO – Penyaluran bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah melalui jalur aspirasi anggota Dewan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan pungutan liar (pungli) terhadap orang tua mahasiswa penerima bantuan serta indikasi ketidaktepatan sasaran penerima.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber dan orang tua mahasiswa, proses pengajuan KIP Kuliah melalui jalur aspirasi Dewan PDI Perjuangan diduga melibatkan seorang guru berinisial nama Rudi yang bertugas di SMA Negeri 7 Kecamatan Munjul.
Para calon penerima bantuan sebelumnya dikumpulkan di salah satu rumah makan di kawasan Cipare, Kota Serang. Dalam pertemuan tersebut, mereka disebut diminta membayar Rp250 ribu untuk biaya pendaftaran dan pengisian formulir. Proses pengisian formulir itu dibantu oleh IM, yang disebut sebagai salah satu pegawai Universitas Bina Bangsa (Uniba).
Dugaan permintaan uang kembali mencuat setelah mahasiswa dinyatakan lolos sebagai penerima KIP Kuliah. Orang tua mahasiswa disebut diminta menyerahkan uang sebesar Rp3 juta. Pembayaran tersebut dikabarkan dapat dilakukan setelah dana bantuan cair, bahkan diperbolehkan secara bertahap.
Selain dugaan pungutan, muncul pula indikasi perubahan data desil calon penerima bantuan. Padahal, KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai ketentuan dan mekanisme verifikasi yang berlaku.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Rudi membantah telah meminta uang kepada orang tua mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Ia mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah diklarifikasi oleh tim yang disebut sebagai utusan Dewan PDI Perjuangan. Klarifikasi dilakukan dengan mengumpulkan para orang tua mahasiswa di lingkungan SMA Negeri 7.
Menurut Rudi, uang yang diberikan orang tua mahasiswa merupakan bentuk ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Ia menyebut pemberian uang tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan.
Rudi juga mengakui adanya upaya penurunan desil agar calon penerima dapat memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan KIP Kuliah.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum LSM Pembela Masyarakat Anti Korupsi (PeMaKi) Provinsi Banten, Nawawi, meminta pihak terkait segera menelusuri dan memeriksa dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut.
Ia menegaskan, apabila dugaan pungutan dan manipulasi data terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum sehingga harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini ditulis, dugaan pungutan dan manipulasi data tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab demi menjaga keberimbangan informasi.(Yan)
Views: 24












