BeritaKalimantan Barat

TPP Tambahan 50 Persen Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Publik

×

TPP Tambahan 50 Persen Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Logo

Views: 7

SINGKAWANG, JAPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang menghentikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen yang melekat pada gaji ketiga belas aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk menekan belanja pegawai sekaligus menjaga anggaran pelayanan masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Singkawang, Alhatip, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktur APBD agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

“Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan atau penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Alhatip, Selasa (17/11/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tertanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas.

Alhatip menjelaskan, pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja pegawai sesuai Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam aturan tersebut, belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah, dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja APBD.

Daerah yang belanja pegawainya masih melebihi batas tersebut diberikan waktu penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan.

Persoalan ini juga menjadi pembahasan dalam evaluasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang. Saat itu, DPRD mempertanyakan langkah pemerintah kota untuk menurunkan proporsi belanja pegawai hingga sesuai batas yang ditentukan.

“Ini agenda fiskal bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu langkahnya kami lakukan bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan APBD Induk 2026, proporsi belanja pegawai Kota Singkawang tercatat sekitar 36,7 persen dari total belanja, di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Setelah dilakukan rasionalisasi, termasuk penghentian tambahan TPP pada gaji ketiga belas, proporsi tersebut turun menjadi sekitar 33,9 persen. Artinya, terjadi penurunan sebesar 2,8 poin persentase.

Meski demikian, angka tersebut masih melampaui batas maksimal 30 persen. Pemkot Singkawang karena itu masih perlu melakukan pengendalian belanja pegawai secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan ASN, pelayanan dasar, dan kemampuan keuangan daerah.

Alhatip menegaskan, kebijakan rasionalisasi tidak menyasar TPP reguler ASN. Hak TPP reguler tetap dibayarkan selama 12 bulan.

Penghentian hanya berlaku untuk tambahan TPP sebesar 50 persen yang melekat pada pembayaran gaji ketiga belas. Sementara itu, tambahan TPP 50 persen pada pembayaran gaji keempat belas atau tunjangan hari raya (THR) telah direalisasikan.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026, penganggaran TPP ASN bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan direncanakan untuk 14 bulan.

Rinciannya, 12 bulan untuk pembayaran TPP reguler dan dua bulan tambahan untuk TPP THR serta TPP gaji ketiga belas. Masing-masing tambahan tersebut sebesar 50 persen dari TPP satu bulan dan pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Komponen tambahan itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal masing-masing daerah,” katanya.

Alhatip menambahkan, sejumlah pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian serupa untuk memenuhi ketentuan belanja pegawai dan menghadapi tekanan fiskal, termasuk dampak pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Anggaran Dialihkan untuk Kesehatan dan Pendidikan

Di sisi lain, Pemkot Singkawang memastikan hasil rasionalisasi anggaran akan diarahkan untuk membiayai program prioritas masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan, serta pembangunan infrastruktur publik.

Alhatip memahami kebijakan pengurangan tambahan penghasilan tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan ASN. Namun, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi untuk menerima aspirasi dan masukan dari para aparatur.

“Pengelolaan APBD mengharuskan kami menyeimbangkan penghargaan atas pengabdian aparatur dengan tanggung jawab membiayai pelayanan publik dan pembangunan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penataan belanja pegawai bukan sekadar upaya menurunkan angka dalam laporan keuangan. Pemerintah harus memastikan anggaran daerah tetap terkendali dan mampu membiayai kebutuhan masyarakat.

“Tujuan penataan belanja pegawai bukan semata-mata menurunkan angka, melainkan menjaga agar APBD tetap terkendali, pelayanan publik berjalan, dan manfaat anggaran dapat dirasakan seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkas Alhatip.(Red)

Views: 7

Tinggalkan Balasan