Views: 4
JAKARTA, JAPOS.CO — Sengketa pembayaran kerja sama produksi program televisi antara Garuda TV dan dan rumah produksi PT Spora Cipta Paramedia (Spora Comm) belum menemukan titik terang. Perusahaan penyedia jasa produksi tersebut menagih pembayaran sebesar Rp272.727.000 atas enam program televisi yang menurut pihaknya telah diproduksi dan ditayangkan pada April 2025.
Kuasa hukum Spora Comm dari Kantor Hukum Toto Ruhanto & Partner mempertanyakan alasan pihak Garuda TV belum menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kliennya. “Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya telah ditayangkan dan tayang ulang berkali-kali, justru belum dibayar? Apalagi kerja sama ini berjalan berdasarkan komunikasi dan permintaan dari pihak Garuda TV sendiri,” ujar Ruhanto Sarip Hidayat, S.H., kuasa hukum Spora Comm.
Enam program yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Misteri Hidup, Kriminal +62, Anak Ajaib, Makan Murah, Orang Baik, dan The Power of Netizen.
Menurut Ruhanto, persoalan bermula dari kelanjutan kerja sama produksi pada Maret 2025. Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang dimiliki kliennya, perwakilan bagian programming dan eksekutif produser Garuda TV, Radityo Dendi Adinegoro, menyampaikan permintaan produksi lanjutan meskipun dokumen Purchase Order (PO) belum diterbitkan.
Dalam percakapan pada 27 Maret 2025, Radityo menjelaskan adanya kelonggaran kebijakan sehingga pekerjaan dapat dilakukan terlebih dahulu berdasarkan gentlemen’s agreement, sementara PO menyusul. “Artinya, sejak awal pihak Garuda TV mengetahui bahwa PO belum diterbitkan. Bahkan, berdasarkan komunikasi yang kami miliki, ada penjelasan bahwa produksi bisa berjalan terlebih dahulu. Sekarang ketika pembayaran ditagih, ketiadaan PO justru dijadikan alasan. Ini yang kami pertanyakan,” kata Ruhanto.
Direktur Garuda TV Disebut Pernah Menyetujui Pembayaran
Ruhanto mengungkapkan bahwa kliennya juga pernah berkomunikasi langsung dengan Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari, mengenai penyelesaian tagihan tersebut. Menurutnya, dalam rekaman pembicaraan yang dimiliki kliennya, Fahmi menyampaikan kesediaan untuk melunasi kewajiban pembayaran serta mengakui bahwa persoalan tidak terbitnya PO merupakan masalah administrasi internal Garuda TV.
“Kami memiliki bukti komunikasi yang menurut penilaian kami menunjukkan adanya komitmen penyelesaian pembayaran dari pimpinan Garuda TV. Karena itu, kami meminta agar komitmen tersebut direalisasikan,” ujar Ruhanto.
Upaya penyelesaian juga telah dilakukan melalui dua kali pertemuan antara kuasa hukum Spora Comm dan kuasa hukum Garuda TV. Pada pertemuan pertama, menurut Ruhanto, pihak Garuda TV mempermasalahkan adanya selisih dua episode produksi. Namun, Spora Comm membantah perbedaan tersebut dan menyatakan memiliki bukti mengenai jumlah episode yang telah dikerjakan.
Sementara dalam pertemuan kedua, pihak Garuda TV disebut menolak pembayaran penuh dengan alasan tidak terdapat PO atas pekerjaan yang ditagihkan. Pihak Garuda TV kemudian menawarkan kompensasi sebesar Rp50 juta. Selain itu, Garuda TV juga pernah mengirim utusan yang menyatakan hanya bersedia membayar separo dari total sisa pembayaran. Tawaran tersebut ditolak karena jauh di bawah nilai tagihan yang dituntut Spora Comm.
“Tagihan klien kami sebesar Rp272.727.000. Tetapi dalam pertemuan, yang ditawarkan hanya Rp50 juta. Tentu kami tidak bisa menerima tawaran tersebut sebagai penyelesaian seluruh kewajiban, karena pekerjaan yang menjadi dasar tagihan telah dilaksanakan,” tegas Ruhanto.
Somasi Dilayangkan, Pembayaran Dituntut Segera Diselesaikan
Setelah berbagai upaya perundingan belum menghasilkan kesepakatan, kuasa hukum Spora Comm melayangkan somasi kepada PT Bama Berita Sarana Televisi (Garuda TV), yang ditujukan kepada Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari. Somasi bernomor 04/SS-TRP/XI/26 tertanggal 2 November 2026 tersebut meminta pihak Garuda TV menyelesaikan pembayaran Rp272.727.000 paling lambat Rabu, 11 November 2026.
Ruhanto menegaskan bahwa pihaknya masih mengutamakan penyelesaian sengketa secara profesional. Namun, apabila pembayaran tidak diselesaikan, pihaknya mempertimbangkan langkah hukum untuk memperjuangkan hak kliennya.
“Kami telah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui komunikasi dan pertemuan antarkuasa hukum. Somasi juga sudah kami sampaikan. Jika tidak ada penyelesaian, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai persoalan ini juga menyangkut kepastian hubungan bisnis antara perusahaan media dan mitra produksi yang menyediakan tenaga, biaya, serta sumber daya untuk menghasilkan program televisi.
“Perusahaan produksi mengeluarkan biaya operasional, membayar kru, dan mengerahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan program. Ketika pekerjaan sudah diselesaikan dan ditayangkan, tentu ada hak pembayaran yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Hal seperti ini semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Ruhanto berharap manajemen Garuda TV dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran tersebut tanpa harus melalui proses hukum yang lebih panjang.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami hanya meminta hak klien kami atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kami berharap ada itikad baik dan keputusan yang jelas dari manajemen Garuda TV,” pungkasnya.
Hingga penyusunan keterangan ini, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Garuda TV yang dicantumkan dalam rilis mengenai tuntutan pembayaran dan perbedaan pandangan atas kewajiban tersebut.(Red)
Views: 4
