Views: 91
JAKARTA, JAPOS.CO – Dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional yang semakin kompleks, kebutuhan akan kebijakan yang responsif, inklusif, dan berbasis data menjadi semakin penting. Untuk menjawab tantangan tersebut, IKAL Strategic Center (ISC) menjalin penjajakan kerja sama strategis dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), lembaga payung dunia usaha nasional.
Kolaborasi ini bertujuan menyatukan kekuatan antara kapasitas riset dan kajian mendalam yang dimiliki ISC, dengan pengalaman empiris dan jaringan luas pelaku usaha yang dimiliki KADIN. Penjajakan kerja sama ini menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem kebijakan ekonomi yang lebih terukur, tajam, dan berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.
Pertemuan penjajakan berlangsung dalam suasana dialog konstruktif, di Sekretaiat ISC, Jakarta, pada Rabu (25/06/2025). Dalam kesempatan ini DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menegaskan bahwa ISC selama ini telah memiliki agenda kajian yang intensif dan konsisten, berorientasi pada pemecahan masalah-masalah kebangsaan secara holistik. “Kami percaya bahwa dalam menghadapi tantangan nasional, terutama di bidang ekonomi, dibutuhkan pendekatan berbasis pemikiran strategis dan kebijakan yang evidence-based. Bersama KADIN, kami ingin memastikan bahwa hasil kajian kami menjadi bagian dari solusi kebijakan ekonomi yang konstruktif dan berkelanjutan,” ujar DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa.
Disampaikan pulanya olehnya bahwa kolaborasi dengan KADIN akan memperluas jangkauan dan efektivitas hasil kajian ISC. Sebab selama ini ISC telah menghasilkan berbagai kajian yang relevan. “ISC memiliki reputasi sebagai lembaga kajian yang tak hanya fokus pada teori dan wacana, melainkan juga terlibat aktif dalam advokasi kebijakan dan dialog kebangsaan, termasuk di bidang pertahanan, geopolitik, dan ekonomi,” ujar Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa.
Hal senada juga disampaikan oleh Ending Fadjar, SE., MA., selaku Wakil Ketua Bidang Ekonomi ISC. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk inovasi model kemitraan antara lembaga riset dan dunia usaha, yang selama ini belum banyak digarap secara sistematis di Indonesia. “Kita perlu mempertemukan dunia ide dengan dunia praktik. ISC memiliki kekuatan pada analisis dan pemikiran strategis, sementara KADIN punya akses dan pemahaman langsung terhadap dinamika ekonomi riil di lapangan. Ini adalah kombinasi yang ideal,” jelas Ending Fadjar.
KADIN sebagai representasi dari pelaku ekonomi nasional menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Dr. Yuni Indriani Widjaja, Ketua Komite Tetap Perhubungan KADIN, dalam pertemuan tersebut menyatakan optimismenya terhadap manfaat yang dapat dihasilkan melalui kolaborasi dengan ISC. “Kita butuh pendekatan baru dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Kerja sama dengan ISC akan memperkuat basis analisis kebijakan KADIN, dan hasilnya bisa langsung disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan konkret,” ujar Dr. Yuni, yang dalam pertemuan ini turut didampingi oleh Suprayogi Soepa’at, SH., seorang tokoh senior di lingkungan KADIN.
Lebih lanjut, Dr. Yuni Indriani menekankan bahwa tantangan ekonomi nasional ke depan memerlukan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis data. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, seperti fluktuasi geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi, dunia usaha memerlukan kompas kebijakan yang mampu memberikan arah jelas dan strategi adaptif. Kehadiran ISC, yang dikenal dengan reputasinya sebagai lembaga pemikir strategis, dinilai dapat mengisi kebutuhan tersebut.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus ISC lainnya yang memiliki latar belakang dan kapasitas mumpuni di bidang masing-masing. Hadir di antaranya Dr. Dra. Nieta Hidayani, MBA, MM., selaku Wakil Sekretaris ISC; Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MS.IS, MH., anggota Bidang Politik ISC; serta Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bekto Suprapto, M.Si.
Secara substansial, hasil kajian bersama ISC dan KADIN diharapkan bisa menyasar berbagai isu mikro dan makro yang menjadi perhatian nasional. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek-aspek ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan kualitas regulasi investasi. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong penyusunan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih sinkron dengan realitas bisnis di lapangan.
Pertemuan penjajakan ini ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih teknis. Tim dari kedua belah pihak akan mulai memetakan ruang lingkup kerja sama, menentukan fokus kajian awal, serta merancang mekanisme penyusunan dan publikasi hasil kajian bersama. Dalam jangka panjang, hasil-hasil kajian ini akan diarahkan untuk dapat disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui forum-forum strategis nasional. (*)
Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus ISC lainnya yang memiliki latar belakang dan kapasitas mumpuni di bidang masing-masing. Hadir di antaranya Dr. Dra. Nieta Hidayani, MBA, MM., selaku Wakil Sekretaris ISC; Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MS.IS, MH., anggota Bidang Politik ISC; serta Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bekto Suprapto, M.Si.
Secara substansial, hasil kajian bersama ISC dan KADIN diharapkan bisa menyasar berbagai isu mikro dan makro yang menjadi perhatian nasional. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek-aspek ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan kualitas regulasi investasi. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong penyusunan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih sinkron dengan realitas bisnis di lapangan.
Pertemuan penjajakan ini ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih teknis. Tim dari kedua belah pihak akan mulai memetakan ruang lingkup kerja sama, menentukan fokus kajian awal, serta merancang mekanisme penyusunan dan publikasi hasil kajian bersama. Dalam jangka panjang, hasil-hasil kajian ini akan diarahkan untuk dapat disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui forum-forum strategis nasional. (*)
