Views: 80
DELI SERDANG, JAPOS.CO – Terkait adanya surat edaran dari Satpol-PP Deli Serdang dengan nomor 100.3.12/1293 ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya dan Dinas Perizinan Satu Pintu Deli Serdang tentang ajakan agar bersama-bersama turun kelapangan (gabungan) menanggapi langsung atas aduan masyarakat dusun l desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak terkait adanya dugaan pencemaran sungai dari limbah PT Bumi Karyatama Raharja salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
Menurut informasi yang didapat Japos.co pada Rabu pagi (21/6/2025) saat anggota tim hendak berangkat bersama dari Lubuk Pakam ke Hamparan Perak. Kadis Lingkungan Hidup Elinasari Nasution SP enggan mengutus anggotanya untuk ikut serta bersama rombongan dengan alasan
bahwa perusahaan yang dimaksud sedang dalam pengawasan GAKUM Kementerian Lingkungan Hidup pusat.
Atas alasan Elinasari Nasution ini menimbulkan perdebatan serius atas sikap Elinasari yang tidak berdasar, karena sikapnya itu tidak ada aturan yang mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tidak bisa melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang apabila perusahaan tersebut dalam pengawasan GAKUM-Kementrian Lingkungan Hidup Pusat. Karena rasa tanggung jawab terhadap aduan masyarakat.
KasatPol-PP Deli Serdang Marzuki Hasibuan memberangkatkan Kasi Pengawasan Alfian Panjaitan bersama timnya, sementara tim dari Dinas Cipta Karya (CIKATARU) dipimpin Kasi Penindakan Sulton Aman Hasibuan ST dari Dinas Perizinan satu pintu (DPMPTS P) rombongan timnya dipimpin Muhammad Aceng Kurnia SE selaku Analisis Kebijakan dan Staf khusus Bupati ahli bidang lingkungan hidup
Dari pantauan dilapangan rombongan langsung disambut Camat Hamparan Perak M Guntur Nasution S.STP, Kades Hamparan Perak Muhammad Helmi serta puluhan masyarakat dusun 1 terdampak pencemaran limbah PT Bumi Karyatama Raharja.
Rombongan tim gabungan Pemkab-DS bersama masyarakat langsung disambut HRD PT Bumi Karyatama Raharja Andre Nasution di aula.
Camat Hamparan Perak M Guntur Nasution S.STP mengatakan persoalan yang sedang kita tangani ini adalah demi rakyat Deli Serdang walaupun secara khusus warga dusun 1 Desa Hamparan Perak, seharusnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengutus anggotanya yang memiliki kompetensi khusus dibidang lingkungan hidup karena mempersoalkan ini tentang dugaan pencemaran lingkungan hidup.
Dikesempatan yang sama Khairul Saleh selaku anggota BPD Desa Hamparan Perak juga menyampaikan kekesalannya.
“Seharusnya dalam persoalan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang paling berperan penting, ini sudah tidak betul ini, DLH sudah tidak menghargai tim gabungan Pemkab-DS, apalagi boro-boro menghargai aduan masyarakat,” terangnya.
“Sementara dari dinas lain mengutus setingkat Kasi dan analisis sebagai perwakilan, ini kok malah mengutus 2 orang yang baru 1 bulan lalu lulus CPNS yang tidak tahu apa-apa,” lanjutnya.
Sementara masyarakat lainnya serentak mengatakan meminta copot Elinasari Nasution Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami masyarakat Hamparan perak meminta kepada Bupati Deli Serdang dr.H.Asri Ludin Tambunan agar mencopot Elinasari Nasution dari Kepala DLH karena tidak memiliki rasa empati dan respon atas pengaduan kami,” pinta mereka dengan serentak.
Adapun hasil rapat mendapat kesepakatan diantaranya:
-Pihak PT Bumi Karyatama Raharja berkenan memperbaiki diri terkait limbah
-PT Bumi Karyatama Raharja bersedia menambah kuota penerima dispensasi
-Soal hilirisasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat
-Terkait PBG, IPAL dan Persetujuan Lingkungan Terintegrasi akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang.(rd)
