Views: 143
BANDUNG BARAT, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 di Hotel Novena, Jalan Dr. Setiabudi, Lembang.
Kepala Bappelitbangda KBB, R Eriska Hendrayana, dalam paparannya menjelaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk menjaring saran dan masukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Ia menegaskan, RPJMD ini diarahkan untuk mewujudkan Bandung Barat yang Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).
Eriska memaparkan bahwa saat ini angka kemiskinan di KBB masih berada di angka 10,49 persen, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 70,77 poin, sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,06 persen. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,70 persen, namun pendapatan per kapita naik menjadi Rp32,5 juta.
Dalam aspek infrastruktur, jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 54,61 persen. Sisanya, sepanjang 294,1 km, menjadi fokus dalam RPJMD 2025–2029. Rumah tidak layak huni masih menyisakan 13.032 unit, dan kebutuhan rumah baru di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 480.822 unit.
Untuk sektor pendidikan, KBB diperkirakan membutuhkan 6.566 ruang kelas SD dan 2.813 ruang kelas SMP pada tahun 2030. Sementara itu, sarana dan tenaga kesehatan juga diharapkan meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama. Maka dari itu, pembangunan lima tahun ke depan harus lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Eriska.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan momen strategis dalam menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan budaya dan sosial sebagai prioritas utama.
Jeje juga menegaskan dukungan terhadap visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui program “Jawa Barat Istimewa”, serta program nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“RPJMD ini harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi, baik dari APBD, APBN, maupun CSR,” tegas Jeje.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati KBB, Forkopimda, Ketua DPRD KBB, Ketua Pengadilan Balai Bandung, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, mantan Bupati Aa Umbara, anggota Komisi III DPRD KBB, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Di penghujung acara, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.(Demak Gultom/Diskominfotik KKB)
